TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

PMII Pandeglang Terus Soroti LHKPN Bupati Irna

Oleh: ARI SUPRIADI
Kamis, 11 Mei 2023 | 21:46 WIB
Puluhan aktivis PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang di Jalan Bhayangkara, Kamis (11/5).(Ari Supriadi/Tangsel Pos)
Puluhan aktivis PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang di Jalan Bhayangkara, Kamis (11/5).(Ari Supriadi/Tangsel Pos)

PANDEGLANG - Mahasiswa terus menyoroti soal harta kekayaan Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang mencapai Rp 62 miliar. Mahasiswa mempertanyakan sumber atau asal-usul harta kekayaan istri dari Ahmad Dimyati Natakusumah tersebut yang dinilai cukup fantastis jika dibandingkan dengan harta kekayaan bupati atau walikota di Banten.

"Kami meminta KPK dan PPATK untuk segera datang ke Pandeglang untuk mengaudit harta kekayaan Irna Narulita," ujar Ketua PC PMII Pandeglang, Hendri Syahadi, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang di Jalan Bhayangkara, Kamis (11/5/2023) siang.

Mahasiswa menilai kenaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Pandeglang, Irna Narulita sebesar Rp 15 miliar dinilai tidak wajar. Menurut dia, sangat perlu bagi KPK dan PPATK untuk mengaudit harta kekayaan Bupati Irna, tujuannya untuk memastikan sumber atau asal-usul kekayaannya tersebut.

Selain menyoroti soal LHKPN Bupati Irna, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan Bupati Irna dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban yang dinilai tidak pro rakyat. Beberapa kebijakan itu seperti pembelian mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado pada 2018 senilai Rp 1,7 miliar dan rencana pengadaan hibah sepeda listrik untuk para Ketua RT dan RW senilai Rp 38 miliar.

“Anggaran sepeda listrik Rp 38 miliar bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan atau infrastruktur yang masih menjadi catatan buruk selama kepemimpinan Irna-Tanto,” terangnya.

Kata Hendri, persoalan lain adalah tingginya angka kemiskinan yang mencapai 114.650 jiwa dan angka pengangguran yang mencapai 50.910 jiwa.

“Angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Kabupaten Pandeglang menjadi peringkat pertama penyumbang angka kemiskinan di Provinsi Banten. Kondisi ini membuktikan jika Irna-Tanto gagal dalam memimpin Pandeglang,” pungkasnya.

Dalam siaran persnya, mahasiswa meminta Bupati Irna untuk melakukan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan serta pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.(rie)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo