23 Warga Tangsel Terima Sertifikat Tanah Di Istana Negara

SERPONG-Sekitar 23 warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berkesempatan menerima sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12).

 Presiden Joko Widodo menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah kepada penerima. Penyerahan sertifikat PTSL ini diikuti 33 provinsi se-Indonesia. Dari 33 provinsi itu, ada perwakilan dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto ikut menyerahkan sertifikat tanah tahun 2023 ini.

 Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Tangsel, Shinta Purwitasari menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah di bagi menjadi dua bagian, yakni secara virtual dan tatap muka dengan menghadirkan 150 masyarakat penerima sertifikat dari sejumlah Kota/Kabupaten di Jabodetabek.

 "Kantor Pertanahan Tangsel berkesempatan menghadirkan 23 orang perwakilan dari beberapa kelurahan yang ada di Tangsel," kata Shinta.

 Adapun ke-23 warga yang mendapat sertifikat itu di antaranya perwakilan warga dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kelurahan Serpong di Kecamatan Serpong. Kemudian perwakilan dari Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara.

 "Ada juga perwakilan dari kelurahan Pondok Cabe Ilir di Pamulang. Kelurahan Sawah Baru dan Kelurahan Serua di Ciputat, lalu ada perwakilan dari kelurahan Pondok Karya dan Pondok Pucung di Kecamatan Pondok Aren dibagikan sertifikat tanah elektronik," terang Shinta.

 Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rangka percepatan sertifikasi bidang tanah di Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Kementerian ATR/BPN tidak hanya menyerahkan sertifikat, namun juga meluncurkan sertifikat tanah elektronik dengan sistem keamanan block data yang terintegrasi dengan sistem blockchain.

 "Ke depannya melalui implementasi sistem blockchain diharapkan keamanan, autentisitas, dan validitas data sertifikat akan ditingkatkan. Dan tentunya akan mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data,"  pungkasnya.