Ganjar: Stop Praktik Buruk Dan Busuk Yang Rugikan Rakyat

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan Wakil Bupati Pemalang Mansyur Hidayat, untuk segera mengambil alih pemerintahan. Menyusul OTT KPK terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW), Kamis (11/8).

“Karena kemarin sudah ada beritanya, saya langsung turun hari ini untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan di Pemkab dan Wakil Bupati, agar segera mengambil alih pemerintahan. Supaya layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Ganjar, usai konsolidasi dengan Wakil Bupati Pemalang dan jajarannya di Kantor Bupati Pemalang Graha Sasana Bakti Praja, Jumat (12/8).

"Hentikan praktik buruk dan busuk yang terkait dengan nilai-nilai yang merugikan masyarakat. Seperti korupsi, kolusi, dsn nepotisme semacam minta komisi, ngatur proyek, jual beli jabatan dan sejenisnya," imbuhnya melalui akun Instagram @ganjar_pranowo.

Dia mengaku tak habis pikir, mengapa kasus ini masih saja terjadi. Padahal, dia sudah berkali-kali menyampaikan, bahkan KPK sendiri pun sudah berkali-kali menegaskan larangan korupsi.

"Tapi kok masih ngenyel. Saya berharap betul, jangan khianati rakyat dengan seperti ini," tandas Ganjar.

Politisi PDIP itu bilang, pakta integritas mestinya tak sekadar ditandangani. Lebih dari itu, harus betul-betul dirasakan dan dilaksanakan.

Bukan hanya fisiknya yang terlihat, tetapi juga harus didengarkan dengan betul dan dilihat oleh mata hati. Serta diinternalisasikan.

Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah.

Bersama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Ganjar juga akan mendampingi penataan jalannya pemerintahan.

“Segera dikonsolidasikan, ditata betul. Ini adalah momentum yang paling bagus untuk memperbaiki kinerja," ucap Ganjar. 

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan, pihaknya telah menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

"Betul, pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 sore, KPK melakukan tangkap tangan seorang bupati atas nama MAW dan beberapa orang," ujar Firli lewat pesan singkat, Jumat (12/8).

Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa. Serta jual beli jabatan.

Namun, Ghufron belum bisa membeberkan pihak-pihak yang dicokok tim satgas lembaga antirasuah tersebut. Termasuk, barang bukti uangnya.

"Kita telah mengamankan sekitar 23 orang, terkait kasus tersebut. Saat ini, tim lidik KPK sedang memeriksa pihak terkait, untuk memperjelas dugaan perbuatan dan pelakunya. Pada saatnya, kami jelaskan secara lebih detil," tutur Ghufron. (rm.id)