Tidak Ada Pembangunan Infrastruktur Baru Di 2023, Kecuali Perintah Presiden

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) pada tahun 2023. Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 125,2 triliun. 

"Hal ini sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Tidak ada pembangunan baru, kecuali atas perintah Presiden," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Rabu (17/8).

Dalam pagu anggaran 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 41,9 triliun. Yaitu melanjutkan penyelesaian 24 bendungan, di mana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar. 

Selain itu,  juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare, seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel, DI Baliase di Sulsel, DI Bintang Bano di NTB, DI Rentang di Jabar dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 49,3 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan. Tahun 2023, ditargetkan 297 km jalan tol baru dioperasikan yang tersebar pada 12 ruas, seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km.

"Tahun 2022 ruas tol baru yang dioperasikan 375 km, lalu tahun 2023 sepanjang 297 km, sehingga diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate," kata Basuki.

Selanjutnya, di bidang permukiman sebesar Rp 25 triliun antara lain penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 hektare seperti Waterftont City Pangururan dan Tele di Toba, Kampung Seni Borobudur, kawasan Dieng, KSPN Wakatobi, dan Kawasan Kaimana. 

Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Jagoi Babang di Kalbar serta PLBN Long Midang, Labang, dan Long Nawang di Kaltara. Di bidang air minum di antaranya dilanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Wosusokas untuk menambah pasokan air minum perpipaan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta di Jawa Tengah serta menyelesaikan pembangunan SPAM Umbulan di Jawa Timur, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Regional Durolis untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.

Di bidang sanitasi menyelesaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Kota Pekanbaru, Jambi, Makasar, Banda Aceh, DKI Jakarta, dan KIT Batang di Jawa Tengah. Kemudian menyelesaikan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kebun Konggok di Lombok. 

Kemudian di bidang Perumahan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk pembangunan 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya.

Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai tahun 2023 dialokasikan minimal sebesar Rp 13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 700 ribu orang. 

Sementara untuk anggaran TA 2022 dengan pagu akhir sebesar Rp 110,7 triliun realisasi penyerapan per 16 Agustus 2022 sebesar Rp 46,6 triliun atau 42% dari total anggaran dan progres fisik sebesar 45%.

Untuk progres lelang, dari total 3.766 paket kontraktual senilai Rp 37,3 triliun telah terkontrak sebanyak 3.009 paket senilai Rp 29,7 triliun atau sebesar 79,8%, dalam proses lelang 548 paket senilai Rp 5,8 triliun atau 15,6% serta yang belum lelang 209 paket senilai Rp 1,7 triliun atau sebesar 4,6%. (rm.id)