UMK Tangsel 2025 Belum Diputuskan

SETU-Keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen berdampak bagi daerah, termasuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat soal kenaikan upah tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Dinkes) Kota Tangsel, Maringan Halomoan Sihotang mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Situasinya masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat," ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen akan berdampak terhadap kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2025 di Kota Tangsel. Nilai UMK 2025 di Tangsel bakal mencapai Rp 5.137.870.10, dari sebelumnya sebesar Rp 4.760.289.54.

"Untuk saat ini, belum ada kabar kenaikan UMK 2025. Jadi masih menunggu regulasi dari pusat," pungkasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel, Badrusalam mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menaikan UMP 2025 sekitar 6,5 persen.

Badrus mengatakan, keputusan Presiden tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

"Kami sangat mendukung dan mengapresiasi, kebijakan Presiden,” ujarnya, Rabu (4/12).

Badrus mengatakan, untuk selanjutnya, dalam memutuskan kenaikan UMK Kota Tangsel, dinas terkait harus benar-benar proporsional.

"Tinggal bagaimana nanti implementasinya di Kota Tangsel, harus proporsional. Kepentingan pekerja dan para pengusaha juga harus benar-benar diperhitungkan secara matang,” ungkapnya.

Badrus menerangkan, dalam menyusun UMK untuk Kota Tangsel kedua belah pihak harus duduk bersama.

“Pihak buruh atau pekerja serta pengusaha harus duduk bersama, harus bijak dalam memutuskan kesepakatan bersama, sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.