Bikin Geger Satu Negara, Dirapatin Presiden Di Istana

JAKARTA - Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh hacker dengan nama anonim Bjorka. Dia menyerang secara random kepada instansi negara, pejabat-pejabat publik sampai aktivis di media sosial. Mereka yang kena serang, data pribadinya diretas lalu disebarkan via media sosial.

Gara-gara ulahnya ini, 1 negera dibikin geger. Kasus Ferdy Sambo dan kenaikan BBM yang lagi viral kalah sakti dengan Bjorka. Bahkan, Presiden Jokowi sampai menggelar rapat di Istana khusus membahas hacker yang mengklaim berasal dari Warsawa, Polandia itu.

Sebenarnya, Bjorka mulai berulah awal September lalu. Saat itu, ia membocorkan data pribadi 1,3 miliar data registrasi SIM card, lalu menjualnya di lapak jual beli data, breached.to. Data SIM card yang dijualnya itu berisi NIK, nomor telepon, nama provider, hingga tanggal registrasi. Beberapa hari kemudian, Bjorka kembali beraksi. Kali ini, membocorkan 105 juta data kependudukan dari KPU.

Meski aksinya itu sudah meresahkan publik, respons pejabat terkait soal ini masih santai saja. Pejabat terkait masih belum ada keseriusan menyelesaikan kebocoran data yang terus berulang ini. Malah sebagian pejabat merespons dengan nada sepele, saling lempar tanggung jawab, dan cuci tangan.

Salah satu pejabat di Kominfo misalnya, yang menanggapi serangan ini dengan minta hacker tidak melakukan serangan siber. Sebagian lagi menyangkal adanya kebocoran data.

Respons pejabat yang menggelikan itu, membuat Bjorka makin menjadi-jadi. Akhir pekan lalu, Bjorka akhirnya membocorkan data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari BIN.

Tak sampai di situ, Bjorka kembali melakukan doxing atau peretasan data pribadi sejumlah pejabat seperti Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Johnny G Plate, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Teranyar, Bjorka membocorkan data pribadi Menkopolhukam Mahfud MD, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Selain pejabat, serangan Bjorka juga menyasar pada seleb medsos seperti Abu Janda dan Denny Siregar. Dua pendukung Jokowi di Pilpres 2019 ini ikut kena doxing dengan disebarkan data pribadinya lewat media sosial. Tak hanya menyebarkan data pribadi, Bjorka juga menyindir terhadap sejumlah pejabat di akun Twitter miliknya.

Ulah Bjorka yang kian meresahkan itu akhirnya mendapat perhatian penuh dari Presiden Jokowi. Senin pagi (12/9), Jokowi menggelar rapat terbatas untuk merespons serangan itu. Setelah rapat, Jokowi memutuskan membentuk tim khusus.

Tim ini terdiri atas Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan BIN. Tim ini sebagai respons darurat untuk menjaga dan tata kelola data untuk memulihkan kepercayaan publik.

Menkopolhukam Mahfud MD yang menilai serangan yang dilakukan Bjorka itu masih belum seberapa. Soalnya belum ada rahasia negara yang bocor. Menurut dia, kebocoran itu heboh karena dramatisasi saja. Meski begitu, Mahfud mengatakan serangan ini membuat pemerintah hati-hati dan waspada

"Jangan sampai nanti yang bocor yang rahasia itu. Kita akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengidentifikasi semacam ini. Ini menginsipirasi kita untuk lebih waspada,” kata Mahfud, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin

Sehari sebelumnya, usai rapat dengan presiden, Menkominfo Johnny G Plate menyebut dokumen yang beredar adalah data lama dan bersifat umum. Meski begitu, tim lintas dari kementerian lembaga akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam terkait kebocoran dokumen itu.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” ujarnya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, data yang dibocorkan oleh Bjorka itu ada yang valid, ada juga yang tidak. Sayangnya, ia tidak merinci mana data yang valid dan yang tidak.

Namun, yang jelas, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder yang memiliki data tersebut untuk mengetahui di mana kebocoran data tersebut.

“Sekarang sedang kami telusuri,” kata Hinsa, di kantornya, Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Kata dia, saat ini, pihaknya sudah berkerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengungkap serangan siber ini.

“Bareskrim saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis. Jadi nanti kita tunggu saja karena ini terkait dengan forensik digital dan sebagainya,” ungkapnya.

Perhatian serius pemerintah soal serangan Bjorka dapat dukungan dari wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mendesak pemerintah melakukan audit keamanan data terhadap semua kementerian dan lembaga. Kata dia, aksi yang dilakukan Bjorka memperlihatkan bahwa data yang ada di Indonesia saat ini sudah bukan bocor lagi, tapi jebol.

Politikus PKS ini juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Dengan Undang-undang PDP akan ada kejelasan aturan main bagi pengelola data termasuk kewajiban dan sanksinya dan juga hak subyek data,” kata Sukamta, kemarin.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono mendorong agar DPR membentuk panitia kerja untuk memperjelas pengelolaan dan penanganan data masyarakat. Menurut dia, ini penting untuk menentukan langkah strategis yang mesti diambil pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data.

Terakhir, ia meminta pemerintah memperbaiki dan meningkatkan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah dibajak.

“Pemerintah juga bisa aktif merekrut talent-talent baru sehingga bisa membuat sistem yang lebih baik ke depannya,” kata Dave, kemarin.

Sementara itu, politisi Gerindra, Fadli Zon langsung menyampaikan kritik. Anggota Komisi I DPR menyoroti kinerja Kominfo dan BSSN ang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan siber nasional.

“Ini menunjukkan negara kita di dalam konteks dunia siber ini terra incognito atau negara tak bertuan, mudah sekali diretas mudah sekali dibobol, mudah sekali diintervensi, ini persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri,” pungkasnya. (rm.id)