Pengamat Soroti Dampak Pemutihan Pajak Kendaraan Terhadap PAD Banten

BANTEN - Subandi Musbah, Direktur Visi Nusantar menilai bahwa pengelolaan dan perencanaan keuangan daerah yang tidak optimal di Banten berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan populis yang diusung oleh Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimiyati. Salah satu program yang terkena dampak adalah penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

 

Kebijakan itu dinilai berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 2025 dari pajak kendaraan bermotor harus terkoreksi hingga hingga Rp50 miliar.

 

Pengamat menilai bahwa BPKAD belum berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan BPKAD dalam melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan daerah. Akibatnya, proyeksi target pendapatan, APBD, dan pelaksanaan program unggulan Andra-Dimiyati tidak berjalan sesuai harapan.

 

“Selain masalah pengelolaan aset, BPKAD juga harus bertanggung jawab atas kekacauan dalam tata kelola keuangan daerah Provinsi Banten. Ini menyebabkan tidak hanya proyeksi PAD yang harus direvisi, tetapi juga berpotensi menimbulkan defisit APBD 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2 Triliun,” ungkap Subandi pada Rabu (30/4).

 

Subandi menekankan, BPKAD perlu lebih teliti dalam menilai rancangan APBD agar sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan tekanan pertumbuhan ekonomi. 

 

Berbagai tantangan, lanjut Subandi, termasuk Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang mengharuskan kementerian dan lembaga menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan efisiensi, termasuk pengurangan pos belanja hingga 90%, harus segera ditanggapi. BPKAD seharusnya melakukan pendataan ulang terhadap pos-pos anggaran untuk pengadaan barang dan jasa.

 

“BPKAD harus melakukan kajian, penyusunan, dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja secara mendalam,” tambahnya.

 

Meskipun BPKAD mengklaim telah melakukan evaluasi belanja dengan total inefisiensi mencapai Rp1,2 triliun, Subandi masih melihat adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran daerah. 

 

Salah satu contohnya adalah pengadaan panel surya senilai Rp21 miliar di lingkungan DPRD Provinsi Banten. Selain itu, pengadaan obat-obatan untuk dua rumah sakit daerah, Labuan dan Cilograng, dengan anggaran mencapai Rp15 miliar, meskipun rumah sakit yang dibangun oleh Dinas Kesehatan itu hingga kini belum beroperasi.

 

Subandi juga menyoroti lambannya pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD, seperti pembangunan jalan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan nilai anggaran sebesar Rp90 miliar, proyek ini dijanjikan rampung pada 2024, tahun lalu. 

 

“Masalah-masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai BPKAD dianggap mengabaikan pemborosan dalam penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.

 

Selain memahami tata kelola keuangan daerah, BPKAD juga dituntut untuk lebih inovatif. Subandi mencatat bahwa tidak ada upaya signifikan yang dilakukan BAPENDA dalam mencari sumber pendapatan lain, selain bergantung pada kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

 

“Dalam perencanaan saja, mereka belum mampu mengidentifikasi sumber dan jumlah pendapatan daerah. Saran saya, sebaiknya Andra melakukan evaluasi. Jangan sampai kondisi keuangan daerah yang tidak sehat menghambat pemerintahan Banten dalam merealisasikan program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.