Terkendala Fasilitas, Siswa Sekolah Rakyat Belum Diasramakan

LEBAK - Sebanyak 100 calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, mulai mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru 2025-2026 di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Senin (14/7).

 

Namun, para siswa itu belum diasramakan oleh pihak Pemkab Lebak, dengan dalih sarana masih dalam proses. Sehingga tidak memungkinkan para siswa dimasukan ke asrama.

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifty Cleria mengatakan, selama masa penjaringan calon siswa, pihaknya mengaku sedikit mengalami kesulitan lantaran banyak calon siswa yang lebih memilih lanjut bekerja setelah lulus SMP.

 

Bahkan katanya, pihaknya menemukan beberapa calon siswa yang sudah sempat putus sekolah ketika sedang menempuh pendidikan SMA/SMK.

 

“Selagi masih usia SMA, 15-21 tahun masih diterima sekolah rakyat, asal belum menikah ya. Ada beberapa kita menemukan ya, tapi memang kebanyakan yang baru lulus SMP sederajat sih,” kata Lela saat diwawancara wartawan, Senin (14/7).

 

Dia menjelaskan, di Kabupaten Lebak sekolah rakyat direncanakan bergulir pada (30/7) mendatang, menyusul adanya sedikit perbaikan ruang kelas dan asrama pada lokasi sekolah yang hendak digunakan. 

 

Saat ini ungkapnya, para siswa tengah mengikuti kegiatan masa pengenalan sekolah serta melaksanakan tes kesehatan. Sekolah rakyat di Lebak masuk dalam tahap 1B bersama 37 sekolah rakyat lain di seluruh Indonesia.

 

“Ada 100 lokasi sekolah rakyat di Indonesia, 63 lain sudah masuk asrama 14 Juli 2025, sementara di sini sarana masih dalam proses sehingga tidak memungkinkan anak-anak masuk asrama sekarang,” katanya.

 

Nantinya, sekolah rakyat akan menggunakan sistem boarding school. Jadi jelas dia, para siswa akan tinggal di asrama, termasuk kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Di tahun pertama ini ujarnya, 10 siswa itu rencananya akan dibagi menjadi empat rombongan belajar atau rombel dengan 15 orang guru. 

 

Ia juga menyebut, pengguna gedung BPMP untuk sekolah rakyat di Lebak hanya bersifat sementara di tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu pembangunan gedung sekolah rakyat di Kecamatan Panggarangan selesai dibangun.

 

“Kabupaten Lebak sendiri mengusulkan lokasi gedung sekolah rakyat di Panggarangan dan sudah menghibahkan (lahan) seluas 10 hektar. Kita juga sudah survei bersama Kementerian PU terkait kelayakan lahan itu,” tandasnya.

 

Sementara, salah seorang calon siswa, Muhammad Jumri Mubarok mengatakan, sengaja mendaftar ke sekolah rakyat karena tak ingin membebani orang tua. Tak hanya itu, dia menilai sistem boarding yang diterapkan sekolah rakyat akan mampu membangun karakter positif untuk dirinya.

 

“Kebetulan orang tua kerjanya kuli, ada program sekolah ini ya saya daftar saja. Mudah-mudahan sekolah ini bisa jadi jalan saya untuk bisa sukses dan bantu ekonomi keluarga di masa depan nanti,” kata Jumri penuh harapan.

 

Meski harus terpisah dari orang tua nantinya, menurutnya, hal itu bukan menjadi masalah dan malah bisa melatih dirinya untuk bisa hidup mandiri. “Memang awalnya orang tua yang dorong, mudah-mudahan kalau dari restu orang tua bisa diberkahi,” tandas alumni SMPN 1 Lebakgedong ini.