Kapal Prabowo

SERPONG - Sungguh sempit ruang gerak Presiden Prabowo Subianto –di bidang ekonomi. Keinginan besarnya untuk memakmurkan negeri ini terserimpet kenyataan: utang negara sudah terlalu besar, ekonomi dunia menurun, kemampuan APBN kian terbatas, swasta lagi lesu, dan Anda bisa tambahkan apa lagi.

 

Kenyataan lain: pro-oligarki di masa lalu ternyata tidak membawa pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Tetap saja di sekitar 5 persen –meski itu sudah tergolong tinggi dibanding negara lain.

 

Sedih. Selama 10 tahun terakhir GDP per kapita kita ternyata berhenti di angka USD 5.000. Bahkan mundur jadi sekitar USD 4.500. Padahal untuk tidak masuk dalam jebakan pendapatan ''yang itu'' tahun ini harusnya GDP per kapita kita sudah harus USD12.000.

 

Terlihat jelas Presiden Prabowo ingin mengubah jalan ekonomi kita. Yang lama terbukti kurang hebat. Ekonomi terlihat akan dibumikan ke bawah.

 

Misalnya lewat program Koperasi Merah Putih. Juga lewat disitanya kebun-kebun sawit milik perusahaan besar yang dianggap melanggar aturan. Lewat MBG.

 

Arah ekonomi terasa akan dibelokkan. Terpikir oleh saya apakah tepat membelokkan kapal di tengah cuaca seperti sekarang ini. Ekonomi kan lagi kena cuaca buruk.

 

Atau, jangan-jangan justru timing-nya sedang tepat: di saat cuaca jelek sekalian dimanfaatkan untuk banting stir.

 

Ketika masih aktif mengurus perusahaan dulu saya selalu pilih yang kedua: memanfaatkan situasi sulit untuk berubah. Itu lebih gampang untuk meyakinkan stakeholder. Punya alasan mengapa harus berubah.

 

Tapi sebuah perusahaan ibaratnya ''kapal'' kecil. Indonesia adalah kapal yang sangat besar. Kapal besar sulit diajak belok mendadak. Kalau memang harus belok, tim kaptennya harus trengginas. Termasuk dalam menghitung risiko.

 

Dalam situasi sekarang ini risiko terbesar akan datang dari oligarki. Bukan dari rakyat. Oligarki bisa merasa terancam. Mereka bisa patah hati. Ekonomi bisa lebih lesu. Setidaknya untuk sementara.

 

Tentu akan ada masa oleng. Mual. Mabuk. Tapi tidak lama. Hanya selama masa transisi.

 

Maka kendali selama masa transisi sangatlah krusial. Tidak boleh meleng sekejap pun. Terutama bagaimana membuat lapisan oligarki tidak sakit hati.

 

Utamanya lagi: tetap memberikan harapan bahwa masa depan mereka akan baik-baik saja. Bahkan lebih baik lagi. Lebih kokoh –karena ekonomi di bawah lebih hidup.

 

Salah satu misal: kebun sawit yang disita itu. Segera bagikan kepada rakyat setempat. Masing-masing dua hektare. Atau bagikan kepada koperasi Merah Putih di sekian desa sekitar.

 

Tapi biarlah dalam 10 tahun ke depan tetap dikelola perusahaan lama. Bagi hasil. Agar kinerja kebun sawit tidak merosot.

 

Kalau langsung dibagikan –pun bila diambil BUMN– akan bisa membuat kapal oleng.

 

Tentu ada ide lain. Saya tahu: tim kecil di lingkungan Menteri Agraria KH Nusron Wahid sedang menggodog ide itu. Yakni sebagian kebun sawit sitaan tersebut dibagikan ke lembaga-lembaga pendidikan di pedesaan. Khususnya kepada yayasan pendidikan yang punya badan wakaf. Diberikan ke badan wakafnya. Bukan ke yayasannya.

 

Memang, jangan diberikan ke yayasan pendidikan yang tidak punya badan wakaf. Ini sekaligus untuk mendorong lembaga-lembaga pendidikan di bawah yayasan agar berlomba mendirikan badan wakaf.

 

Yayasan biasanya dimiliki sekelompok keluarga. Aset milik yayasan sepenuhnya dikuasai pengurus yayasan. Beda dengan badan wakaf. Aset badan wakaf tidak bisa dijual, dibagi, diwariskan. Aset badan wakaf harus tetap menjadi milik badan wakaf yang manfaatnya untuk lembaga pendidikan.

 

Memberikan aset ke badan wakaf pendidikan sekaligus bisa memajukan kualitas pendidikan kita di lapisan bawah.

 

Pembagian ke badan wakaf pun sama: 10 tahun pertama kebun sawit tetap harus dikelola perusahaan pemilik aslinya.

 

Yayasan berbadan wakaf hanya salah satu syarat. Harus ada syarat lain: lembaga pendidikan itu –pun bila itu pesantren– harus lebih banyak membuka jurusan matematika-fisika-kimia-bahasa Inggris-ilmu komputer.

 

Ini akan bisa mengubah lapisan rakyat di bawah menuju kemajuan nyata di masa depan.

 

Saya pernah minta ke direksi satu PTPN untuk mengkaji satu perubahan drastis di PTPN. Yakni agar PTPN tidak perlu memiliki kebun. PTPN cukup menjadi ''holding''-nya rakyat.

 

Misalnya kebun milik PTPN yang di Jawa. Sudah waktunya dibagi untuk rakyat. Tapi rakyat wajib menjual hasilnya kepada PTPN. Dengan demikian PTPN berfungsi seperti Adidas atau Nike: menjadi perusahaan besar tanpa punya pabrik.

 

Belum sampai kajian selesai saya sudah expired.

 

Akan banyak ide dari para ahli kita untuk membuat ekonomi mengalir ke bawah --seperti yang diinginkan presiden. Tanpa menyakiti oligarki. Anda pun akan punya ide yang lain. Dengan demikian kapal besar bisa berbelok tanpa tenggelam. Bisa selamat sampai tujuan.

 

Memang harus hati-hati: jangan sampai kapal terlihat miring lalu tenggelam.

 

Kalau risiko tenggelam tidak bisa dihindari jangan-jangan lebih baik kita pilih tetap berada di kapal kecil...yang juga akan tenggelam tapi karena rebutan jadi kaptennya.