Selamatkan APBN 300 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertama di Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pagi (15/8/2025). Dengan penuh optimisme, menggelegar, dan berapi-api, Prabowo menyatakan banyak kabar gembira. Salah satunya soal kesuksesan menyelamatkan APBN sebesar Rp 300 triliun. Prabowo juga banyak menebar ancaman, salah satunya ke para orang kaya agar tidak seenaknya mencari keuntungan besar di atas penderitaan rakyat. 

 

Sebelum Prabowo pidato, dilakukan pemutaran video berdurasi 8 menit mengenai capaian kinerja pemerintah. Dalam video itu, ditampilkan daftar program prioritas yang berhasil direalisasikan Prabowo selama 10 bulan kepemimpinannya sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. 

 

Selain itu, ditampilkan sejumlah testimoni dari masyarakat atas program-program Prabowo. Warga menyampaikan apresiasi dan dukungan atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang telah dijalankan.

 

Beberapa undangan terlihat menitikkan air mata karena haru. Setelah pemutaran video beres, seluruh undangan yang hadir di Sidang Tahunan MPR tersebut, serentak bertepuk tangan sambil standing applause.

 

Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani mempersilakan Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan. Kemudian, Prabowo berdiri dan memberikan penghormatan kepada anggota MPR dan tamu undangan sebelum memulai Pidato Kenegaraan. Kepala Negara membungkukkan badannya ke para anggota MPR sebelum naik ke podium.

 

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan, Pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan anggaran negara senilai Rp 300 triliun. Dana APBN tersebut berasal dari pos anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor, hingga berbagai pos lain yang selama ini menjadi celah pemborosan.

 

Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ucap Prabowo. 

 

Mantan Danjen Kopassus ini menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memberantas korupsi dan penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan. Dia bilang, Indonesia tengah menghadapi kebocoran kekayaan negara dalam skala besar atau net outflow of national wealth. Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat membuat Indonesia terancam menjadi negara gagal.

 

“Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, pada satu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal,” tegasnya.

 

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meminta seluruh pihak untuk fokus mencari solusi cepat dan tepat. Jangan malah membuang energi mencari pihak yang bersalah. 

 

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmennya melindungi kepentingan rakyat. Dia me-warning kelompok konglomerat untuk tidak mencari keuntungan besar di atas penderitaan rakyat. Prabowo menegaskan, tidak ada yang kebal hukum, termasuk pelaku usaha besar sekalipun.

 

Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa berpindah seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” tegasnya.

 

Prabowo menegaskan, Pemerintah konsisten menggunakan kewenangan yang diatur UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan untuk menindak para konglomerat yang menyengsarakan rakyat. “Kami akan proses hukum dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden. Kami akan sita yang bisa kami sita," ancam Prabowo. 

 

Dia menegaskan, pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga dapat dipidana hingga lima tahun, atau dikenai denda maksimal Rp 50 miliar.

 

"Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomic, korban mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan,” tekannya, lantang. 

 

Prabowo menjelaskan, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, sesuai amanat para pendiri bangsa. "Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Sjahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran,” katanya.

 

Prabowo mencontohkan soal urusan beras, yang merupakan hajat hidup orang banyak. Agar tidak terjadi kecurangan dalam industri beras, Pemerintah akan menetapkan kebijakan baru yang lebih ketat bagi usaha penggilingan skala besar untuk mendapat izin khusus dari Pemerintah.

 

Hal ini bertujuan, agar beras yang diproduksi tepat takaran, tepat kualitas, dan harga terjangkau masyarakat. “Usaha penggilingan-penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari Pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silakan lah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tegasnya.

 

Lalu, Prabowo bicara mengenai sawit dan tambang. Dia menegaskan, Pemerintah bakal menertibkan perkebunan kelapa sawit nakal dan keberadaan tambang ilegal. 

 

"Pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan. Dari 3,7 juta hektar yang sudah diverifikasi melanggar, 3,1 juta hektar sudah kembali dikuasai negara,” terangnya.

 

Untuk tambang, kata Prabowo, Pemerintah sudah penertiban 1.063 yang ilegal, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun. “Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal TNI, jenderal polisi, mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.

 

Prabowo juga menekankan pemberantasan tidak pandang bulu, termasuk terhadap kader partainya. “Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

 

Untuk menghindari konflik kepentingan, Prabowo memerintahkan penggunaan pasukan TNI-Polri dari provinsi lain dalam operasi penertiban. Dia juga memastikan perlindungan bagi penambang kecil yang bergantung pada aktivitas tersebut untuk hidup.

 

“Kalau rakyat yang nambang, ya kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Namun, jangan alasan rakyat, tahu-tahunya nyelundup ratusan triliun,” pungkas Prabowo.