TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

TPP ASN Dipangkas 6 Persen

Reporter: Rachman Deniansyah
Editor: Redaksi
Kamis, 16 Oktober 2025 | 07:15 WIB
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyatakan bakal memangkas sejumlah pos anggaran di tahun depan, Rabu (15/10)
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyatakan bakal memangkas sejumlah pos anggaran di tahun depan, Rabu (15/10)

CIPUTAT-Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bakal dipotong sekitar 6 persen. Hal itu imbas dari pemangkasan yang dilakukan Pemerintah Pusat. 

 

Menurut Benyamin, pemangkasan ini berdampak besar terhadap desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel tahun 2026.

 

“Yang tadinya satu sekian triliun itu dikurangi. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dari provinsi juga berkurang, Rp 94 miliar koreksi dari dana perimbangan provinsi, sisanya dari pusat. Jadi totalnya Rp 510 miliar. Desain APBD 2026 yang semula Rpn5,3–Rp 5,4 triliun kini di bawah itu,” paparnya.

 

Menghadapi situasi ini, Pemkot Tangsel harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran di sejumlah pos. “Misalnya anggaran makan-minum yang sudah dikurangi, saya kurangi lagi. Termasuk TPP ASN, semuanya saya potong sekitar 6 persen. Nanti kita hitung lagi, kalau cukup 6 persen ya sudah. Tapi kalau masih kurang, bisa disesuaikan lagi. TPP ini kan kebijakan kepala daerah. Biaya iklan juga dikurangi,” jelasnya.

 

Meski banyak pos dipangkas, Benyamin menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak akan mengganggu pelaksanaan program utama, termasuk hak para pegawai.

 

“Saya tidak mau mengurangi gaji PPPK. Saya juga tidak mengurangi belanja fisik konstruksi. Saya masih akan bangun SD, SMP, jalan, dan sebagainya. Itu tidak akan saya kurangi,” tegasnya.

 

 Benyamin mengatakan, pemangkasan terbesar menyasar berbagai pos-poa anggaran belanja nonfisik. “Hibah-hibah bagi kelompok masyarakat ada yang saya kurangi 50 persen, ada yang 75 persen, ada juga yang nol. Misalnya PKK, Pramuka, itu saya pangkas habis,” ujarnya.

 

Tak hanya sampai di situ, Benyamin menyebut, rapat kedinasan pun tak luput dari efisiensi. “Tidak boleh di hotel, rapat harus di aset kita, kecuali kalau rapat Forkopimda atau melibatkan unsur luar. Makan-minum juga dikurangi jauh. Nanti saya buat surat edaran, rapat diusahakan di bawah jam 12 atau setelah jam 2 siang supaya tidak ada makan siang,” tutur Benyamin.

 

Namun, ia tetap memastikan kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal tetap berjalan. “Saya nggak boleh mematikan UMKM. Karena makanan dan kue untuk kegiatan kita itu kan dari UMKM,” pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit