DPRD & Pemkot Sepakati APBD 2026 Rp 4,81 T

SETU-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sentuh Rp 4,81 triliun. Anggaran ini akan diarahkan untuk menangani berbagai persoalan utama seperti, penanganan banjir, kemacetan, pengangguran, penanganan sampah, dan kemiskinan ekstrem. 

 

DPRD Kota Tangsel melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi menyepakati total APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut. Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Banggar atas Raperda APBD 2026, di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (19/11).

 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Wanto Sugito menjelaskan, bahwa struktur APBD 2026 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 4,45 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,05 triliun dan pendapatan transfer senilai Rp 1,40 triliun. 

 

“Pendapatan tersebut menjadi dasar penyusunan belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 4,81 triliun. Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja bantuan keuangan,” ungkapnya. 

 

 Ia menerangkan, belanja operasional menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja, disusul oleh belanja modal yang akan dialokasikan untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Pemkot juga menganggarkan belanja tidak terduga senilai Rp 10 miliar untuk penanganan keadaan darurat serta bantuan keuangan sebesar Rp 15 miliar untuk mendukung kebutuhan kelembagaan dan pendampingan sektor tertentu.

 

Pada sisi pembiayaan, Banggar melaporkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp 360,87 miliar, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. 

 

 “Dengan demikian, pembiayaan netto bernilai sama dan digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Banggar menyampaikan bahwa perubahan pagu anggaran seluruh perangkat daerah telah dirinci dalam laporan lengkap yang diserahkan kepada pimpinan rapat,” ujar Wanto. 

 

Dia juga menjelaskan, bahwa pembahasan Raperda APBD 2026 telah dilakukan melalui serangkaian tahapan bersama TAPD dan ditutup dengan penyampaian pendapat akhir dari delapan fraksi di DPRD Kota Tangsel. Seluruh fraksi menyatakan menyetujui dan menerima Raperda tersebut, disertai sejumlah saran dan masukan yang menjadi perhatian bagi Pemkot Tangsel. 

 

“Atas kerja sama yang telah terjalin antara Banggar dan TAPD, serta dukungan seluruh fraksi, kami merekomendasikan agar Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna ini,” jelasnya.

 

Sementara, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan, bahwa postur APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui bersama DPRD dirancang secara optimal untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang tengah dihadapi Kota Tangsel. 

 

Menurut Benyamin, struktur anggaran tahun 2026 tidak hanya menggambarkan prioritas pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan layanan publik dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat.

 

“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai langkah strategis. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah akan terus dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi pendapatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan program prioritas,” katanya. 

 

Ia menegaskan, bahwa APBD 2026 diarahkan untuk memberikan solusi konkret terhadap permasalahan utama di Tangsel, seperti penanganan banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem. Seluruh isu tersebut masuk dalam target capaian Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026, yang diharapkan dapat terealisasi melalui program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD.

 

“Pemkot Tangsel berkomitmen penuh untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar fokus pada penyelesaian isu strategis tersebut,” pungkasnya.