Surya Paloh : Nggak Akan Ada Reshuffle Jilid 4

JAKARTA - Setelah reshuffle jilid 3 dilakukan Presiden Jokowi, Rabu Pahing (15/6), apakah akan ada lagi reshuffle jilid 4? Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yakin, tidak akan ada lagi reshuffle mengingat waktu pemerintahan tersisa sangat pendek.

Namun, ini kan pandangan Paloh, kalau Jokowi mau reshuffle lagi, ya terserah. Karena itu kan hak prerogatif presiden. Tak ada yang bisa larang.

Untuk diketahui, sejak periode pertama menjabat presiden sampai sekarang, Jokowi sudah melakukan delapan kali reshuffle. Reshuffle pada periode pertama dilakukan lima kali reshuffle. Sedangkan periode sekarang sudah tiga kali reshuffle.

Pada periode pertama reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, 15 dan 24 Agustus 2018. Sedangkan pada periode ini, dua reshuffle dilakukan pada 22 Desember 2020, 28 April 2021, dan terbaru 15 Juni 2022.

“Nggak. Nggak ada (reshuffle kabinet),” jawab Paloh saat ditanya wartawan apakah akan ada reshuffle lagi, usai mengikuti apel siaga Garda Pemuda Nasdem di Tempat Parkir Timur Senayan, Jakarta, kemarin.

Apa alasannya Paloh mengatakan demikian? Kata dia, jika Jokowi mengocok ulang kabinet lagi, citra pemerintah akan buruk di mata publik. Bahkan, merusak tatanan kerja para pembantu Presiden.

“Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semuanya,” tegas Paloh, dengan suara tinggi, suara khas yang biasa dia tunjukkan ke publik.

Namun, Paloh kasih syarat mutlak kepada para menteri agar tidak diganti lagi oleh Jokowi. Kata dia, para menteri lama, juga menteri baru harus fokus dan serius mengatasi semua persoalan rakyat. Khususnya, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi Covid-19

“Ya harus kerja lebih baik-lah. Harapan rakyat begitu banyak, begitu tinggi,” Paloh memberi pesan sambil menutup keterangannya.

Sontak saja, komentar Paloh ini jadi bahan obrolan para politisi. Partai koalisi menanggapi beragam omongan Paloh. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pada dasarnya, reshuffle merupakan hak seorang presiden. PDIP tidak mau mencampuri urusan yang demikian.

“Kami menghormati kewenangan tersebut,” ujar Anggota Komisi XI DPR itu.

Namun, Hendrawan sepakat dengan alasan Paloh mengenai dampak reshuffle jika kembali dilakukan.

“Pandangan Pak Surya Paloh merupakan salah satu masukan penting. Karena terlalu sering bongkar-pasang personel kabinet memiliki risiko tersendiri. Membangun kerja sama, koordinasi, dan sinergi lintas kementerian butuh waktu,” ungkapnya.

Senada dengan Hendrawan, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga memandang, reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Kapan Presiden mau, bisa saja menteri dan wakil menteri diberhentikan, dan diganti orang lain.

“Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sudah diatur di Pasal 17 UUD 1945 bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan,” tutur Viva.

Sebab itu, ia mengingatkan kepada siapapun agar tidak mencampuri kewenangan presiden. Mengingat, itu menjadi hak konstitusional Presiden.

Lagipula, Jokowi telah mempertimbangkan secara matang untuk merombak atau mempertahankan kabinetnya.

Di ranah ini, PAN tidak akan ikut campur. Namun, soal kebijakan, partai berlogo matahari putih ini bakal mendukung Jokowi. Tujuannya, demi perbaikan dan kemajuan negara.

Viva menganggap yang terpenting saat ini adalah kekompakan seluruh parpol koalisi untuk menyukseskan kualitas pemerintah yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengamini, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Apakah Jokowi akan melakukan reshuffle lagi, tentu orang nomor wahid di Indonesia itu akan melihat performa kabinet dua tahun ke depan.

Meski sebagai parpol koalisi, pada dasarnya PPP menyerahkan semuanya ke Presiden. Namun, jika di sisa pemerintahannya perlu reshuffle untuk kelancaran kinerja kabinet, partai berlambang Kabah ini juga merestui.

“Kalau misalkan ada sesuatu terhadap menteri, masa nggak boleh reshuffle. Kan pengalaman periode lalu, banyak menteri di-reshuffle, ada persoalan di penghujung tahun sehingga harus reshuffle. Jadi hal-hal seperti itu harus dilakukan,” imbuh Baidowi.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengingatkan, kabinet itu bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga itu adalah sepenuhnya hak Presiden dalam menentukan siapa saja yang ada dalam kabinetnya.

“Beliau yang menilai kinerja kabinetnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dave.

Berbeda dengan Paloh, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyebut, reshuffle kabinet masih bisa terjadi. Salah satu faktor yang mendorong kembali terjadinya perombakan kabinet adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Diakui Herry, komposisi kabinet saat ini cukup akomodatif. Masuknya PAN dan PBB sebagai bentuk praktik politik akomodatif yang dijalankan Jokowi. Soal kapabilitas menteri dan wakil menteri baru, hanya Jokowi yang mengetahui. Tidak kalah penting, hal tersebut lebih tergantung pada penilaian publik serta produktivitas para menteri. (rm.id)