130 Ribu Warga Pandeglang Berstatus Miskin Ekstrem

PANDEGLANG - Dari jumlah total 1,44 juta jiwa penduduk di Kabupaten Pandeglang yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), ada sebanyak 130 ribu jiwa atau warga yang tercatat berstatus atau kategori miskin ekstrem. Bahkan, angka itu tertinggi di Provinsi Banten.

 

Hal itu terungkap, saat pihak Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, menjadikan Kabupaten Pandeglang daerah pertama di Indonesia diluncurkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SiTaskin), di Pendopo Negara Bupati Pandeglang, Kamis (11/12).

 

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengungkapkan, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang masih sangat tinggi di Provinsi Banten. Ada sebanyak 130 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem.

 

“Tadi saya menyampaikan bahwa Pandeglang ini kemiskinannya masih sangat tinggi di Provinsi Banten, pada desil satu sampai empat kurang lebih mencapai 130 ribu jiwa berkategori miskin ekstrem,” kata Bupati Dewi, saat diwawancara wartawan pasca peluncuran program SiTaskin, di Pendopo Negara Bupati Pandeglang, Kamis (11/12).

 

Maka dari itulah menurutnya, sangat dibutuhkan bantuan dari seluruh kementerian agar bisa “keroyokan” dan bersinergi menetaskan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, dengan tepat waktu yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Bagaimana program-program ini bersinergi dengan kementerian lembaga, dan juga yayasan Solidaritas Gerakan Nasional milik Bapak Presiden Prabowo ikut serta dalam BP Taskin ini. Dari Sinergi ini akan lahir solusi untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah ada 130 ribu warga,” jelasnya.

 

Bupati Dewi mengaku, sangat bersyukur dengan dipilihnya Kabupaten Pandeglang menjadi lokus pertama di Indonesia dalam launching program SiTaskin. Dengan begitu katanya, puluhan program lintas kementerian dan lembaga akan digulirkan ke Pandeglang untuk mempercepat penanganan kemiskinan secara terpadu.

 

“Alhamdulillah, kami bangga dan terharu. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo, serta terima kasih kepada BP Taskin dan seluruh jajaran yang telah menjembatani berbagai program pengentasan kemiskinan hingga dapat turun ke Pandeglang launching SiTaskin,” katanya.

 

Bahkan ungkapannya lagi, dari sejumlah program yang masuk, salah satunya yang segera berjalan adalah Sekolah Rakyat, yang dinilai mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. “Program ini adalah amanat dari Bapak Presiden. Semua program Bapak Presiden akan kami kawal dan pastikan sampai kepada masyarakat,” tandasnya.

 

Sementara, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyatakan, peluncuran SiTaskin merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

 

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja lintas sektor, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan pangan, benih, layanan kesehatan, serta dukungan sosial ekonomi. Selain itu, kegiatan ini mendorong kemandirian masyarakat melalui usaha produktif dan usaha mikro,” klaimnya.

 

Budiman menegaskan, pentingnya sinergi dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Adapun program-program yang digulirkan BP Taskin di Kabupaten Pandeglang ungkapnya, Reaktivasi PBI Non-Aktif, KIP Kuliah, PIP Madrasah, Inkubasi Wakaf Produktif, Prisma Umat, Bantuan BAZNAS untuk anak yatim dan lansia tunggal, Program Pekarangan Pangan Bergizi, Bantuan unggas ayam petelur, Bantuan benih tanaman pangan, Bantuan benih ikan untuk masyarakat miskin, Pendampingan Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Program Pemberdayaan Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat (PPSE).

 

“Dengan mengusung pesan dari sinergi lahir solusi, BP Taskin mengorkestrasi kolaborasi kementerian dan lembaga. Sinergi ini memastikan program pangan murah, bantuan usaha mikro, layanan kesehatan dan gizi, dukungan sosial, serta intervensi ekonomi bagi kelompok rentan tersampaikan langsung kepada masyarakat,” katanya.

 

Katanya lagi, SiTaskin merupakan bagian dari komitmen nasional dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan sesuai agenda prioritas Presiden Prabowo. “Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada tahun 2025 menjadi 4,5 persen pada tahun 2029, melalui penurunan yang konsisten setiap tahun,” tandasnya.