Purbaya Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 sebesar 6 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 tembus 6 persen. Target tersebut lebih tinggi dibanding asumsi pertumbuhan ekonomi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok 5,4 persen. 

 

“Ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 seharusnya pertumbuhannya 6 persen. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini tidak terlalu sulit untuk dicapai,” ujar Purbaya dalam media briefing akhir tahun yang digelar di kantornya, Jakarta, Rabu (31/12/ 2025) sore. 

 

Untuk mewujudkan target tersebut, kata Purbaya, belanja negara akan digenjot sejak awal tahun. Selain itu, pemerintah akan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebi jakan moneter Bank Indonesia (BI). 

 

Sekarang saya bisa berbicara dengan lebih yakin bahwa tahun depan pertumbuhan 6 persen dapat dicapai. Walaupun di APBN dipatok 5,4 persen, saya akan dorong ke 6 persen. Peluangnya semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral,” ungkapnya.

 

Purbaya menambahkan, pemerintah juga akan terus melakukan debottlenecking agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor bisnis dapat diselesaikan. Upaya ini, telah mendapat respons positif dari investor. 

 

Jika langkah tersebut dilakukan secara konsisten, kata dia, kepercayaan investor akan meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja tercipta, dan pertumbuhan ekonomi berpeluang menembus 6 persen. 

 

Saya yakin kalau itu dijalankan secara konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Perubahannya seharusnya cukup drastis ke arah yang lebih positif,” kata Purbaya. 

 

Ia mengakui, pada awal 2025, ekonomi sempat mengalami perlambatan hingga September. Kondisi mulai membaik memasuki kuartal IV-2025, seiring penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah dan respons dari bank sentral. 

Perbaikan tersebut terjadi setelah kebijakan pemerintah diselaraskan dengan langkah otoritas moneter. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai semakin solid pada paruh kedua tahun 2025. 

 

Untuk 2025, Purbaya memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan pada kuartal IV-2025 diperkirakan mencapai 5,5 persen. 

 

Menurutnya, tren pemulihan di akhir tahun menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan pada tahun berikutnya. 

 

Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengamini target pertumbuhan 6 persen yang diusung Purbaya. Dengan catatan, kata dia, belanja pemerintah harus didorong sejak awal tahun. 

 

Menurut Ajib, terdapat enam kunci utama untuk mewujudkan target tersebut. Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia menilai persoalan utama bangsa saat ini adalah pengangguran dan didominasi sektor informal. 

 

Pemerintah perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah, dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten,” ujar Ajib. 

 

Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 merupakan masa transisi model kepemimpinan dan fatsun fiskal Indonesia, dari sebelumnya berorientasi pada stabilitas (pro stability) menjadi berorientasi pada pertumbuhan (pro growth). 

 

Menurut Ajib, pendekatan tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pertumbuhan ekonomi lebih agresif. Namun, tantangannya terletak pada keterbatasan ruang fiskal. 

 

Ketiga, efisiensi biaya usaha secara menyeluruh. Termasuk pemangkasan cost of compliance, penyediaan pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja. 

 

Keempat, lanjutnya, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan link and match antara dunia usaha dan industri dengan dunia pendidikan perlu terus diakselerasi. Tuntutan kenaikan upah, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. 

 

Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Kemitraan yang terstruktur dan mutualistik antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke global value chain. 

 

Keenam, kata dia, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha. Diperlukan mekanisme kolaboratif yang responsif dengan policy feedback loop yang berjalan baik, agar kebijakan benarbenar berbasis realitas di lapangan.