Pendapatan Tangsel 2025 Lampaui Target & Surplus Rp 368 Miliar

 

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan sebelum Raperda disampaikan kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, M Yusuf menjelaskan, bahwa proses pembahasan Raperda telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan diawali dengan penyampaian surat Wali Kota Tangsel pada 12 Juni 2026 yang kemudian diterima secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD pada 15 Juni 2026.

 

“Setelah itu dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi pada 17 Juni 2026, kemudian Wali Kota memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi pada 22 Juni 2026,” kata Yusuf dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (9/7).

 

Yusuf mengatakan, pembahasan tersebut mengacu pada Peraturan DPRD Kota Tangsel Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 

“Dalam penyusunan Raperda ini, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas seluruh laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan,” ujarnya.

 

Yusuf menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran dan TAPD menyepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan pagu belanja setelah perubahan sebesar Rp 5,009 triliun. Sementara, realisasi belanja berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 4,675 triliun.

 

Ia juga mengungkapkan, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp4,899 triliun berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp5,043 triliun.

 

“Realisasi tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp368,295 miliar, jauh lebih baik dibandingkan proyeksi defisit yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp110,298 miliar,” jelasnya.

 

Selain itu, pembiayaan netto terealisasi sesuai target sebesar Rp 110,298 miliar, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 478,594 miliar.

 

Meski demikian, Yusuf mengakui, BPK masih menemukan sejumlah kekurangan yang bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, secara umum laporan keuangan Pemkot Tangsel telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK, Pemerintah Kota Tangsel telah menyusun rencana aksi berupa pemberian teguran administrasi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pengawasan internal serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan transparan,” katanya.

 

Sementara, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran, TAPD, dan seluruh perangkat daerah yang telah menyelesaikan pembahasan secara sinergis hingga Raperda dapat disetujui bersama.

 

“Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangsel tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui DPRD selanjutnya paling lambat tiga hari kerja wajib disampaikan kepada Gubernur Banten untuk dilakukan evaluasi,” ujar Benyamin.

 

Ia berharap proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat berlangsung cepat sehingga raperda segera ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dipublikasikan melalui portal resmi Pemerintah Kota Tangsel sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

 

“Bahan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya kita mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat terus kita pertahankan pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Benyamin. (dra)