Video Demo Lama Disebar, Diduga Picu Kepanikan

JAKARTA – Sejumlah video dan foto demonstrasi lama kembali beredar luas di media sosial dengan narasi seolah-olah merupakan peristiwa terbaru. Konten tersebut diduga sengaja disebarkan untuk memicu keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat.

Hasil analisis Monash University Indonesia mencatat sebanyak 197 ribu unggahan terkait isu demonstrasi muncul di berbagai platform media sosial sepanjang 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Di platform X, sebanyak 99,46 persen unggahan berupa retweet dengan pola penyebaran yang diduga menggunakan sistem otomatis untuk memperluas jangkauan informasi.

Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris, menyebut pola tersebut mengindikasikan adanya penggunaan skrip atau aplikasi otomatis yang bertujuan meningkatkan percakapan dan penyebaran narasi tertentu.

Menindaklanjuti maraknya penyebaran informasi tersebut, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengamankan seorang perempuan berinisial DM (45) di Ciamis, Jawa Barat. Ia diduga menyebarkan informasi bohong terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI melalui akun TikTok miliknya.

Polisi menegaskan unggahan tersebut tidak didukung fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan hingga kini belum ada informasi resmi mengenai rencana aksi demonstrasi besar di Jakarta. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga dipastikan tetap kondusif.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah adanya pelarangan media massa meliput demonstrasi. Menurutnya, pemerintah justru mendorong media menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan sesuai kaidah jurnalistik guna menekan penyebaran hoaks.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Ricky Tamba, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang beredar di media sosial. Ia mengajak publik selalu memeriksa sumber, tanggal, dan konteks informasi sebelum membagikannya.

"Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik harus berpijak pada fakta. Jangan biarkan ruang digital dipenuhi disinformasi yang merusak kualitas demokrasi dan memecah persatuan," tegas Ricky.