Golkar Serahkan Nasib Menteri ke Prabowo, Isu Reshuffle Kembali Memanas

JAKARTA — Partai Golkar memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini disampaikan di tengah sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan, perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. Menurutnya, Prabowo tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan komposisi kabinet yang dinilai mampu menjalankan visi dan target pemerintah.

“Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh Presiden,” ujar Sarmuji, Kamis (17/9/2026).

Sarmuji juga menyatakan Golkar tidak akan mencampuri keputusan Presiden apabila terdapat kader partainya yang masuk dalam evaluasi dan kemudian terkena reshuffle.

“Namun, saya sendiri meyakini Presiden sangat perhatian kepada Golkar,” katanya.

Sikap serupa sebelumnya disampaikan Ketua Umum Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan, pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil menyusul pergantian Purbaya dari posisi Menteri Keuangan. Suahasil Nazara dilantik Prabowo sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Sementara itu, Prabowo mengatakan evaluasi terhadap para menteri dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyebut jajaran kabinet masih bekerja dengan baik, namun evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan setiap posisi diisi orang yang tepat.

“Kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang. Ya tentunya organisasi ini kita selalu harus cari benar-benar the right man in the right place,” ujar Prabowo dalam program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Prabowo mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti dan cadangan. Ia menegaskan pemerintah saat ini masih fokus menangani sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketahanan dan swasembada pangan, ketersediaan BBM, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan.

Pemerintah juga memprioritaskan penanganan kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrem, serta efisiensi anggaran.

Prabowo tidak menutup kemungkinan adanya pergantian menteri yang dinilai kurang sesuai dengan posisi atau menghadapi persoalan tertentu.

 Momentum dua tahun pemerintahan juga disebutnya sebagai waktu yang logis untuk melakukan evaluasi.

“Iya kan? Dua tahun. Jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” tandas Prabowo.