Pesan Prabowo untuk Kepala Bakom: Jangan Cuma Bicara, Dengarkan Suara Rakyat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono. Keduanya diminta tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga aktif mendengar keluhan, masukan, dan kritik masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Syahganda dan Fadli ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Melalui unggahan akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan itu memperlihatkan Prabowo berbincang dengan dua pimpinan Bakom yang baru.

Teddy mengatakan, Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil kerja, serta manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Presiden, kata Teddy, menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang sederhana dan mudah dipahami publik.
“Presiden meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).

Namun, tugas Bakom tidak berhenti pada menyampaikan keberhasilan pemerintah. Prabowo juga meminta Bakom mampu menjelaskan latar belakang serta pemikiran yang mendasari setiap kebijakan.

“Juga agar mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tutur Teddy.

Dengan pola komunikasi tersebut, Teddy berharap Bakom di bawah kepemimpinan Syahganda dapat membangun hubungan yang lebih terbuka dan dialogis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh. Di saat yang sama, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai percakapan publik, tetapi benar-benar sampai ke pemerintah.

“Sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh Pemerintah,” tegas Teddy.

Diminta Jadi Instrumen Persatuan
Sebelumnya, seusai dilantik sebagai Kepala Bakom, Syahganda mengungkapkan bahwa Prabowo juga meminta lembaga tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.

“Bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” kata Syahganda di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Syahganda, salah satu tantangan Bakom adalah menjelaskan gagasan dan pemikiran yang menjadi dasar setiap kebijakan Presiden kepada masyarakat.

“Pikiran-pikiran beliau adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” ujarnya.
Bakom juga akan memberi perhatian terhadap perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin memengaruhi ruang komunikasi publik.

Syahganda menilai, perkembangan teknologi menjadi tantangan baru karena informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat mengalami distorsi akibat penggunaan AI.

“Dengan kehadiran saya dan Pak Fadli Tri Hartono, kita akan mengombinasikan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini,” katanya.

Komunikasi Jangan Menunggu Gaduh
Sementara itu, Pendiri GREAT Institute Abdullah Rasyid menilai, pertemuan khusus Prabowo dengan pimpinan Bakom yang baru memberikan arah yang jelas bagi lembaga tersebut.

Menurutnya, pesan Presiden agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan alasan di balik kebijakan, sekaligus mendengar kritik masyarakat harus menjadi pedoman kerja Bakom.

Sebab, pemerintah bisa saja telah bekerja keras menjalankan berbagai program, tetapi masyarakat belum tentu memahami arah dan tujuan kebijakan tersebut.

“Kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan, program dijalankan. Namun, pertanyaan sederhana sering tertinggal, mengapa kebijakan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, dan kapan hasilnya bisa dirasakan?” ujar Abdullah.

Menurut dia, ketika penjelasan pemerintah terlambat, ruang publik akan lebih dulu dipenuhi dugaan dan kecemasan.

“Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik,” katanya.

Abdullah menilai, masyarakat membutuhkan penjelasan agar dapat memahami keputusan pemerintah.

Sebaliknya, Presiden juga membutuhkan gambaran yang jujur mengenai kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam posisi tersebut, Bakom dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung dua arah: menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus membawa suara masyarakat ke meja pengambil keputusan.

Abdullah menilai, penunjukan Syahganda sebagai Kepala Bakom menjadi momentum untuk membenahi pola komunikasi pemerintah. Pengalamannya dalam aktivisme dan perdebatan publik dinilai dapat membantu Bakom menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Pembenahan, kata Abdullah, juga perlu dilakukan sejak kebijakan mulai dirumuskan. Jangan sampai komunikasi baru disiapkan setelah persoalan berkembang menjadi polemik.

“Jika penjelasan baru disiapkan setelah masalah meledak, pejabat akan terus mengejar kegaduhan, sementara warga menunggu kepastian,” ujarnya.

Karena itu, Bakom dinilai perlu melakukan orkestrasi komunikasi secara lebih terencana. Mulai dari memastikan siapa yang menjelaskan suatu kebijakan, sumber data yang digunakan, hingga siapa yang bertanggung jawab memberikan jawaban ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.