Jejak Nuklir Indonesia dari Pertanian hingga Kesehatan, Kini Menuju Era PLTN

SETU – Indonesia terus memperkuat fondasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai salah satu sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang sekaligus mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

 

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Beleid ini mencakup dorongan pengembangan energi baru, termasuk nuklir, kewajiban pemenuhan persyaratan keselamatan, keamanan, safeguards, hingga jaminan pasokan bahan baku nuklir, serta pengelolaan limbah.

 

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Indonesia Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri mengatakan bahwa dalam pengembangan PLTN, setidaknya terdapat 19 aspek infrastruktur yang harus dipersiapkan yang di antaranya teknologi, sumber daya manusia, lokasi, hingga pendanaan.

 

“Dan bagi kita (BRIN), saya pikir Indonesia sudah siap dengan berbagai komponen tadi sebenarnya. Mulai dari tapak sudah ada SDM, kita tidak kekurangan,” kata Syaiful dalam agenda Focus Group Discussion bertajuk ‘Kupas Tuntas Energi Masa Depan’, Kamis (8/10).

 

Dari sisi teknologi, Syaiful menilai Indonesia tidak harus menunggu teknologi baru untuk memulai pembangunan PLTN. Berbagai teknologi reaktor yang telah tersedia secara komersial dapat menjadi pilihan, terutama reaktor berkapasitas besar atau large nuclear reactor.

 

Dalam kerangka kebijakan energi jangka panjang, energi nuklir ditargetkan memiliki kontribusi yang semakin besar. Pemerintah memproyeksikan kapasitas nuklir mencapai sekitar 35–42 GW pada 2060, dengan kontribusi energi nuklir terhadap bauran energi primer sekitar 11,7–12,1%.

 

Sebagai tahap awal, PLTN komersial pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 dengan kapasitas 250 MW, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

 

“Kita tinggal pilih sebenarnya. Banyak yang sekarang ready untuk kita pesan, terutama yang large, bukan yang small modular reactor,” ujarnya.

 

Syaiful mengaitkan kebutuhan tersebut dengan proyeksi pengembangan kapasitas pembangkit nasional hingga puluhan gigawatt. Apabila Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas nuklir hingga 7 GW, 35 GW, bahkan 45 GW dalam jangka panjang, penggunaan teknologi reaktor yang telah tersedia secara komersial dapat mempercepat proses pengembangan.

 

BRIN juga telah mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pengembangan nuklir sehingga dapat dilakukan studi lebih lanjut.

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani menilai, Indonesia pada dasarnya telah memiliki modal awal yang cukup untuk mengembangkan energi nuklir. Menurutnya, sejumlah aspek dasar, mulai dari sumber daya, regulasi hingga lokasi potensial, telah tersedia.

 

“Sebenarnya tinggal menunggu dari Presiden mengatakan ‘Indonesia Go Nuclear’ selesai. Karena dari sisi BRIN sudah siap,” ujar Sripeni.

 

Ia menilai tantangan berikutnya adalah mengkonsolidasikan berbagai sumber daya dan institusi yang selama ini berjalan agar menjadi satu program nasional yang jelas.

 

Sejumlah wilayah juga telah menjadi perhatian dalam pengembangan PLTN. Sripeni menyebut Kalimantan Barat dan Bangka Belitung sebagai wilayah yang potensial. Menurutnya, penentuan lokasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan listrik di wilayah tersebut, terutama untuk mendukung pengembangan industri.

 

“Kita sudah punya resource-nya, tetapi belum dikonsolidasikan, belum ditandai bahwa kita mulai. Jadi perlu ada task force,” terangnya.

 

Dari sisi teknologi, Small Modular Reactor (SMR) menjadi salah satu opsi yang dinilai relevan untuk tahap awal. Teknologi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan industri atau wilayah dengan kebutuhan listrik yang besar dan spesifik.

 

Sripeni juga menilai pengembangan nuklir harus dikaitkan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik. Menurutnya, kebutuhan listrik ke depan tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi semakin besar berasal dari industri, kawasan ekonomi, pusat data, dan teknologi kecerdasan buatan.

 

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) yang juga merupakan Eks Kepala BATAN Djarot S. Wisnubroto menuturkan, penerimaan masyarakat terhadap teknologi nuklir cenderung lebih mudah ketika manfaatnya dirasakan secara langsung.

 

Dalam sektor pertanian, Djarot menjelaskan, teknologi radiasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pemuliaan tanaman sehingga menghasilkan varietas dengan masa panen lebih singkat, tanaman lebih kokoh, dan produktivitas lebih tinggi.

 

“Tanaman yang tadinya panen satu tahun sekali bisa menjadi beberapa bulan sekali. Yang tadinya tinggi dan mudah rebah menjadi lebih pendek, lebih hemat air, atau produktivitas yang tadinya hanya lima ton per hektare menjadi sembilan ton per hektare,” ujar Djarot.

 

Ia menegaskan, pemanfaatan radiasi dalam pemuliaan tanaman bukan berarti menghasilkan pangan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Teknologi tersebut digunakan untuk mempercepat proses alami dalam menghasilkan karakteristik tanaman yang diinginkan.

 

“Ini hanya proses alami yang dipercepat. Yang biasanya menggunakan matahari, ini menggunakan radiasi,” terangnya.

 

Meski demikian, Djarot mengakui masih ada kelompok masyarakat yang mempertanyakan keamanan produk pertanian hasil pemanfaatan teknologi nuklir. Karena itu, sosialisasi diperlukan untuk menjelaskan proses dan manfaat teknologi tersebut kepada masyarakat.

 

Salah satu contoh pemanfaatannya adalah produk yang dikenal sebagai “beras nuklir” di Sulawesi Tengah. Djarot menyebut produk tersebut telah dipasarkan dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Keberadaan Technopark di wilayah tersebut turut mendukung pengembangan hasil teknologi nuklir di sektor pertanian.

 

Sementara itu, Ketua PKNTMI Yustia Tuti mengatakan aspek keselamatan juga menjadi bagian penting dalam edukasi pemanfaatan nuklir, khususnya di bidang medis. Menurutnya, setiap radiasi memiliki risiko, tetapi penggunaannya dalam prosedur medis dilakukan dengan dosis yang diperhitungkan.

 

“Kalau risikonya setiap radiasi ada tetapi sangat kecil,” ujar Yustia.

 

Yustia menambahkan, tantangan penerimaan terhadap kedokteran nuklir terkadang juga berasal dari tenaga medis maupun pasien yang masih memiliki kekhawatiran terhadap efek radiasi. Padahal, menurutnya, efek samping terapi umumnya dapat ditangani.

 

Pemanfaatan nuklir yang telah berjalan di berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa teknologi nuklir di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN, tetapi telah menjadi bagian dari layanan kesehatan, pengembangan pangan dan pertanian, serta kegiatan industri.