Subsidi BBM Jaga Inflasi, Beban Fiskal Mengintai

JAKARTA - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan energi membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga minyak dunia. Namun, di balik manfaat tersebut, pemerintah menghadapi risiko pembengkakan anggaran yang dapat memperlebar defisit dan meningkatkan kebutuhan utang.

Ekonom Bank CIMB Niaga, Martumpal Mika, menilai subsidi energi berperan penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Dengan kenaikan harga energi yang tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, tekanan terhadap daya beli dapat diredam.
“Dengan inflasi yang rendah, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga,” kata Martumpal saat dihubungi Redaksi, Selasa (13/10/2026).

Meski demikian, kebijakan subsidi tidak lepas dari konsekuensi fiskal. Menurut dia, meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi BBM dan energi berpotensi memperlebar defisit APBN. Risiko tersebut semakin besar jika pemerintah harus menambah utang di tengah ancaman kenaikan suku bunga global.

Di sisi lain, tekanan inflasi juga perlu diwaspadai. Data September 2026 menunjukkan inflasi mencapai 3,28 persen, naik dari 3,19 persen pada Agustus 2026. Angka ini semakin mendekati batas atas sasaran inflasi pemerintah sebesar 3,5 persen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk menahan laju kenaikan harga. Ia mengingatkan, inflasi yang melampaui batas sasaran dapat menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi.

“Ini sudah mendekati ke titik yang penting bagi kita, yaitu threshold tertinggi yang ditarget pemerintah adalah 3,5 persen. Kita harus berusaha keras, pusat dan daerah, agar jangan sampai di atas 3,5,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Pemerintah kini menghadapi dua kepentingan yang harus dijaga sekaligus: melindungi daya beli masyarakat dan mempertahankan kesehatan APBN. Subsidi energi dapat meredam tekanan harga, tetapi lonjakan anggaran tanpa pengelolaan yang cermat berisiko mempersempit ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.