Pemprov Banten Jadi Rujukan Pendidikan dan Kesehatan bagi Calon Pejabat Kemendagri

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadi lokasi pembelajaran bagi 50 calon pejabat strategis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah instansi daerah melalui Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) PKN Tingkat II Angkatan XXXIV Tahun 2026.

 

Kunjungan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (15/10/2026), disambut Gubernur Banten Andra Soni. Para peserta menggali praktik baik Pemprov Banten dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

 

Plt. Kepala BPSDM Kemendagri, Andi Ony Prihartono, mengatakan Banten dipilih karena dinilai memiliki inovasi dan pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

“Kami ingin belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik di Provinsi Banten, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

 

Andra Soni menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah.

 

Di sektor pendidikan, Pemprov Banten mengandalkan pembangunan sekolah baru, Program Sekolah Gratis, pengembangan sekolah unggul, dan Sekolah Rakyat. Pada 2026, Pemprov Banten meresmikan tujuh sekolah baru dengan kapasitas 1.356 siswa.

 

Program Sekolah Gratis juga menjangkau 59.697 siswa di 782 sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara itu, tujuh Sekolah Rakyat disiapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.

 

Di bidang kesehatan, Banten mencatat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen pada 2025, dengan tingkat keaktifan 80 persen. Pemprov Banten juga memperkuat layanan rujukan melalui RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli di Labuan dan RSUD Uwes Qorny di Cilograng, serta menghadirkan klinik keliling dan layanan telemedisin.

 

“Prinsip pembangunan Banten adalah adil dan merata. Karena itu, penguatan layanan kesehatan harus berjalan seiring dengan perluasan akses dan pemerataan fasilitas,” tegas Andra.

 

Visitasi yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 ini diharapkan menjadi sarana pertukaran gagasan dan memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.