Banggar DPRD DKI & Tangsel Saling Tukar Pikiran

SETU-Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengunjungi kantor DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (22/10). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.

 

 Kedatangan rombongan legislator ibu kota itu disambut Sekretaris DPRD Kota Tangsel, Abdul Azis. Diskusi berlangsung dengan membahas tahapan penyusunan anggaran, kendala dalam pembahasan, hingga mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

 

 Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk saling mempelajari proses penganggaran. Terlebih, Jakarta dan Tangsel tengah mempersiapkan pembahasan APBD Murni 2027.

 

 “Kami datang untuk sharing, melihat di sini seperti apa prosesnya, apakah pembahasannya sudah selesai, kemudian kendala-kendalanya seperti apa. Karena hampir semua daerah pasti mengalami efisiensi dan sebagainya,” ujar Yuke.

 

 Menurut Yuke, pertukaran informasi antardaerah diperlukan untuk mengetahui perkembangan pembahasan anggaran sekaligus mempelajari solusi atas berbagai persoalan yang muncul selama proses penyusunan APBD.

 

 Melalui forum tersebut, kedua lembaga legislatif dapat berbagi pengalaman mengenai cara menyusun prioritas belanja daerah agar kebutuhan pembangunan tetap terakomodasi meskipun ruang fiskal terbatas.

 

 Yuke menjelaskan, DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah catatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembahasan APBD Perubahan. Dengan selesainya tahapan tersebut, perhatian berikutnya diarahkan pada penyusunan APBD Murni 2027.

 

 “Alhamdulillah, kemarin catatan-catatan dari Kemendagri sudah disampaikan dan semuanya sudah beres. PR kami berikutnya adalah pembahasan APBD Murni 2027,” kata Yuke, yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

 

 Ia menilai, tantangan yang dihadapi Jakarta dan Tangsel dalam menyusun anggaran tahun depan memiliki sejumlah kesamaan. Keterbatasan kemampuan fiskal dan tuntutan efisiensi mengharuskan pemerintah daerah bersama DPRD lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai.

 

.Yuke menekankan, efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan strategi yang tepat agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mencari pendekatan kreatif tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

 

 “Kurang lebih sama. Pastinya semua sekarang berpikir keras bagaimana dengan keterbatasan fiskal dan kondisi saat ini, dengan adanya efisiensi, kita harus kreatif agar pembangunan, pelayanan, dan sebagainya tetap dapat berjalan,” ungkapnya.

 

 Selain membahas prioritas belanja, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap mekanisme penganggaran. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah dan DPRD dapat mengambil langkah sesuai ketentuan ketika muncul kebutuhan yang tidak tercantum dalam perencanaan awal.

 

 Sekretaris DPRD Tangsel, Abdul Azis mengatakan, kunjungan antarlembaga legislatif merupakan bagian dari pertukaran pengetahuan yang lazim dilakukan. Melalui kegiatan tersebut, masing-masing daerah dapat mempelajari proses pembahasan anggaran dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah.

 

 Azis menjelaskan, pengalaman dari daerah lain dapat menjadi bahan pembelajaran ketika pemerintah daerah menghadapi kondisi mendesak yang membutuhkan penyesuaian anggaran. Namun, setiap langkah tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 Ia mencontohkan, situasi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan penanganan segera. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu memahami prosedur penganggaran yang dapat ditempuh agar penanganan berjalan tanpa menyalahi aturan.

 

 “Ketika tiba-tiba ada kebutuhan seperti itu, bagaimana mekanismenya dan langkah apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar aturan. Itulah salah satu pembelajaran yang didapat dari sharing antara DPRD DKI Jakarta dengan DPRD Tangsel,” jelas Azis.

 

 Menurut Azis, pemahaman terhadap prosedur penganggaran menjadi penting agar kebutuhan mendesak dapat ditangani secara tepat, sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan uang daerah.

 

 Pertukaran pengalaman antara DPRD DKI Jakarta dan DPRD Tangsel diharapkan dapat memperluas perspektif kedua pihak dalam menghadapi pembahasan APBD 2027. Dengan demikian, penyusunan anggaran tidak hanya berfokus pada penyesuaian belanja, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.