KPK Telusuri Dugaan Pembocor Dokumen Kasus HGB

JAKARTA – KPK tengah mengusut dugaan kebocoran dokumen penyidikan kasus korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan internal dilakukan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga menyebarkan informasi perkara kepada pihak luar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penelusuran dilakukan melalui Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” kata Budi, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tugas KPK berjalan sesuai aturan, standar disiplin, serta kode etik. Namun, Budi belum mengungkap pihak yang telah diperiksa karena prosesnya masih berlangsung.

Meski demikian, KPK memastikan dugaan kebocoran informasi tidak menghambat penyidikan kasus HGB. Penyidik tetap mengumpulkan bukti tambahan untuk mengembangkan perkara tersebut.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengaku telah mengantongi identitas dua pegawai KPK berinisial TS dan MS yang diduga membocorkan informasi perkara kepada tersangka ARF.
Boyamin menyebut TS merupakan pejabat Direktorat Penyelidikan, sedangkan MS bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Keduanya disebut berasal dari luar lembaga antirasuah.

Ia mengklaim terdapat jejak komunikasi telepon antara kedua pegawai tersebut dengan ARF sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.

Boyamin mendesak Dewas KPK segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk para tersangka dalam perkara tersebut. Menurutnya, dugaan pembocoran informasi penanganan perkara tidak cukup diselesaikan melalui sanksi etik karena menyangkut kredibilitas lembaga antirasuah.
Ia bahkan meminta TS dan MS diberhentikan jika terbukti membocorkan proses penyidikan.

Boyamin juga mengancam membawa persoalan ini ke jalur hukum melalui praperadilan atau gugatan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada perkembangan dalam penanganannya.
Kasus korupsi HGB ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, mantan Bupati Kebumen ARF, serta sejumlah pihak swasta.

Terbaru, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memenuhi panggilan KPK pada Rabu (4/11/2026). Ia diperiksa selama lima jam sebagai saksi terkait dugaan suap pengurusan HGB PT SMC dan gratifikasi di lingkungan kementeriannya.

Nusron sebelumnya dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Ia beralasan sedang menjalankan perjalanan dinas sebagai pejabat publik.