Stop Korupsi Di Daerah

TANGSEL - Sudah saatnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) fokus pada upaya pemberantasan korupsi di daerah. Bukan hanya terhadap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, monitoring secara ketat juga mesti dilakukan terhadap DPRD.

Sepuluh tahun terakhir ini, puluhan kepala daerah kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Ratusan kepala dinas dan anggota DPRD dicokok KPK.

Dari puluhan kasus yang terungkap, pola korupsi di daerah tidak berubah. Umumnya terjadi pada lelang barang dan jasa, lelang jabatan dan pemberian izin.

Upaya mencegah korupsi telah dilakukan. Yaitu, pertama, digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Kedua, menerapkan mekanisme penawaran atau lelang terbuka dalam pengisian jabatan. Ketiga, memperketat pengawasan terhadap proses pemberian izin.

Namun, upaya menekan korupsi itu selalu dicari celahnya. Oknumoknum yang rakus dan licik tetap bisa memain kan anggaran. Tetap bisa jadi makelar jabatan. Korupsi pun terus terjadi.

Namun, upaya menekan korupsi itu selalu dicari celahnya. Oknumoknum yang rakus dan licik tetap bisa memain kan anggaran. Tetap bisa jadi makelar jabatan. Korupsi pun terus terjadi.

Hal seperti inilah yang akhirnya membuat si oknum bupati atau oknum walikota berbuat curang. Dengan mengajak para kepala dinas, si oknum kepala daerah itu kemudian mengatur-atur proyek. Dari sinilah korupsi dimulai.

Supaya permainan berjalan lancar, si oknum kepala daerah biasanya mengajak pimpinan DPRD untuk ikut membagi proyek kepada para cukong.

Hal seperti inilah yang akhirnya membuat si oknum bupati atau oknum walikota berbuat curang. Dengan mengajak para kepala dinas, si oknum kepala daerah itu kemudian mengatur-atur proyek. Dari sinilah korupsi dimulai.

Supaya permainan berjalan lancar, si oknum kepala daerah biasanya mengajak pimpinan DPRD untuk ikut membagi proyek kepada para cukong.

Untuk memberantas korupsi di daerah, kita berharap, KPK mengawasi secara ketat daerah-daerah yang proyeknya banyak. Begitu ada tandatanda oknum kepala daerah dan oknum pimpinan DPRD bermain, segera lakukan OTT. Kalau KPK bertindak cepat, cermat dan tegas, korupsi di daerah pasti menurun drastis.

Lebih penting lagi, tindakan tegas KPK akan menimbulkan efek jera. Apalagi kalau sepanjang tahun, tim KPK turun ke daerah-daerah. Para kepala daerah dipastikan bakal berpikir seribu kali untuk memainkan uang negara. Karena pasti akan kena OTT.

Jadi tim KPK memang mesti lebih sering turun ke kabupaten dan kota, untuk memonitor proses tender proyek dan lelang jabatan. Semakin sering KPK turun ke daerah-daerah, semakin takut kepala daerah berbuat curang.