Sepakat Dengan Jokowi Soal Capres Cerdas dan Berani, Yusril: Hukum Kita Berantakan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengaku sependapat dengan Presiden Jokowi soal kriteria pemimpin atau calon presiden (capres) yang dibutuhkan Indonesia saat ini, seperti disampaikan di hadapan relawan di Istora Senayan, Jakarta kemarin. 

Indonesia, menurut Yusril, memang memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan, sebagaimana disampaikan Jokowi.

Pemimpin cerdas itu, sebutnya harus benar-benar faham falsafah bernegara, konstitusi, hukum, potensi, tantangan dan peluang yang Indonesia miliki. 

"Kita memang bangsa yang besar, kaya SDA dan SDM. Yang kurang pada bangsa kita adalah pemimpin yang cerdas dan berani serta mempunyai kepekaan hati nurani melihat dan memandang kelemahan-kelemahan kita," kata Yusril dalam keterangannya di Tokyo, Senin (15/5).

Kelemahan utama bangsa kita, terangnya terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Pemimpin, sebutnya harus mengambil langkah tegas mengatasi hal ini.

Menyinggung seringnya Indonesia kalah dalam menghadapi berbagai gugatan di forum internasional, Yusril mengatakan penyebabnya adalah lemahnya posisi Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat sendiri. 

"Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan," jelasnya.

Perdebatan hukum di forum internasional, menurut Yusril, harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Indonesia, sebutnya harus banyak belajar dari kekurangan dan kesalahan di masa lalu dan masa sekarang. 

Intinya, selama ini kita kurang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hukum. Akibatnya kita mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional," tutur mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini.

"Di dalam negeri, kita sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum kita berantakan. Norma hukumnya kacau, penegakannya amburadul," sambungnya.

Karena itu, sebut Yusril korupsi merajalela, ketidak-adilan terjadi di mana-mana dan pembangunan hukum kita makin lemah dalam satu dekade terakhir.

"Hal ini merupakan faktor penting terhambatnya kemajuan di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan," terang dia.

Meskipun dalam banyak hal Yusril mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden, namun dia menambahkan bahwa pemimpin bukan sekedar dekat dengan rakyat dan mengutip kata Bung Karno "penyambung lidah rakyat", tetapi pemimpin harus mampu menunjukkan dan membawa rakyat ke jalan yang benar dan melakukan jalan apa yang harus ditempuh untuk memajukan bangsa dan negara ini.

Pemimpin dengan kriteria tadi, menurut Yusril adalah pemimpin yang mumpuni dalam arti mempunyai ilmu dan ditempa oleh pengalaman dalam membangun dan memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini. 

"Pemimpin seperti itu tidak akan lahir karena garapan media sosial dan pencitraan serta berbagai survey yang terkadang justru menyesatkan rakyat sendiri," pungkasnya. (RM.id)