G20 Harus Dorong Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender

 SUMUT - Para pemimpin negara G20 diharapkan mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, yang mengalami kemunduran bahkan sebelum pandemi Covid-19. Chair W20 Indonesia Handriani Uli Silalahi memaparkan, upaya mengatasi kesenjangan gender dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja berjalan lambat dan diperparah dengan Covid-19, yang menyebabkan secara global 5 persen perempuan kehilangan pekerjaan pada 2020 dibandingkan 3,9 persen laki-laki.

“KTT G20 menawarkan kesempatan penting untuk mengatasi hal ini serta untuk memastikan pemulihan ekonomi yang inklusif, dengan menempatkan peran perempuan di jantung upaya ini,” kata Uli, ketika membuka KTT W20 yang diselenggarakan secara hybrid dari Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa (19/7), seperti dikutip Antara.
Menjelang KTT November mendatang, Uli mendesak agar para pemimpin G20 mengubah pola pikir mereka untuk memperhatikan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Pertama, dengan mempromosikan kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan perempuan.

"Di setiap negara di dunia, perempuan menghadapi diskriminasi berbasis gender, kesenjangan pekerjaan, dan risiko kekerasan dalam kehidupan pribadi dan publik. Ini adalah kemunduran yang harus segera ditangani,” ujar dia.

Kedua, G20 diharapkan memprioritaskan peningkatan jumlah perempuan pada UMKM, dengan kepemilikan perempuan sebesar 38,6 persen UMKM di negara maju dan 31,7 persen UMKM di negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Tantangannya, menurut Uli, adalah memastikan bagaimana hambatan struktural dan legal bagi perempuan yang memimpin dan menjalankan UMKM bisa teratasi, dan pada saat yang sama meningkatkan akses mereka ke sumber daya keuangan dan jejaring untuk mengembangkan bisnisnya.

Ketiga, G20 perlu mendorong respons kesehatan yang berkeadilan gender dengan memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan dapat diakses perempuan dan anak perempuan. Selain itu, investasi untuk inovasi yang berfokus pada kesehatan perempuan juga sangat penting.

Keempat, G20 harus memerhatikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di pedesaan, yang memainkan peran penting di bidang pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan lahan dan sumber daya alam, serta usaha pedesaan. Uli menyebut, perempuan di pedesaan seringkali menghadapi kerugian seperti kemiskinan, kerentanan iklim dan konflik, kurangnya konektivitas dan penggunaan layanan digital serta terbatasnya akses ke sumber daya.
“Para pemimpin G20 perlu membuat komitmen untuk memastikan investasi yang responsif gender untuk memperluas infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan perawatan di daerah pedesaan sehingga mereka dapat berpartisipasi secara setara di pasar tenaga kerja dan membangun ketahanan mereka,” ujar Uli.

Kelima, pemimpin negara G20 harus mendorong pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas. Uli menjelaskan, perempuan penyandang disabilitas secara sistematis terpinggirkan, sehingga menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

Tim yang Dibentuk Kapolri
“Realitas ini menunjukkan kepada kita mengapa kita harus segera memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan mereka,” kata Uli.
Dia menegaskan, W20 sebagai salah satu engagement group G20 berperan untuk memengaruhi tata kelola ekonomi global guna memajukan pertumbuhan ekonomi inklusif gender dengan mengutamakan pada perdamaian internasional dan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan. Untuk itu, Uli berharap, semua pihak yang terlibat dalam KTT W20 dapat berdiskusi guna menghasilkan komitmen berbentuk komunike yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo selaku Presiden G20 dalam KTT November 2022.

“G20 memiliki peran yang kuat dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berdampak pada manfaat pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujar dia, menegaskan. (US/AY/rm.id)