Desy Ratnasari Tunggu Zulhas

JAKARTA - Meski telah diusulkan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN di Jawa Barat, Desy Ratnasari belum memastikan diri maju sebagai calon gubernur. Pencalonan dirinya, merupakan keputusan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Hal itu ditegaskan sendiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut.

“Kalau Ketum memerintahkan,sebagai kader, saya harus siap. Prioritas saya, mempertahankan kursi DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IV, yang sudah dua priode. Semoga Allah memberikan kemudahan,” kata Desy kepada wartawan, kemarin.

Soal pencalonan kader PAN sebagai Gubernur Jabar, sambung dia, pihaknya harus terlebih dahulu bekerja untuk menambah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang. Menurut dia, DPW PAN Jabar telah menargetkan untuk memperoleh 12 kursi DPRD, agar dapat mengusung kader pada Pilkada 2024.

“Sebagai Ketua DPW PAN Jabar, saya wajib meningkatkan raihan kursi di tingkat provinsi. Saya diamanatkan untuk mempertahankan tujuh kursi yang sekarang kami, dan menambah lima kursi lagi, agar memenuhi syarat untuk mengusung calon dalam Pilkada Provinsi Jabar 2024,” jelas dia.

Lebih lanjut, Desy mengatakan, pihaknya juga ditugaskan untuk menampung aspirasi kader PAN di akar rumput, terkait calon kepala daerah hingga calon presiden yang akan diusung PAN pada kontestasi demokrasi mendatang. Selanjutnya, ungkap dia, seluruh usulan tersebut akan dibawa pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

“Tugas kami, menangkap aspirasi untuk disampaikan dalam Rakernas. Soal nama calon, DPW memberikan kebebasan kepada DPD, bisa dari kader atau di luar kader PAN. Saat ini, Rakerda masih berjalan, DPD-DPD mengusulkan calonnya, kemudian akan diumumkan saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakerwil) Jabar, Bulan Juli mendatang,” tuturnya.

Meski memberikan kebebasan untuk mengusung calon dari kalangan internal maupun eksternal, sambung dia, calon harus sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh PAN.

“Di antaranya, religius, modern, tradisional moderat, dan memiliki track record kepemimpinan. Mau dari legislatif atau eksekutif, yang penting dia bisa menjadi pemimpin yang dapat melakukan kolaborasi dan mengayomi seluruh kepentingan masyarakat,” tutupnya. (rm.id)