Gibran Ditunggu Balikin KTA PDIP

JAKARTA - Urusan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan PDIP masih belum kelar. Gibran yang sudah berstatus sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto, masih ber-KTA PDIP. Agar urusan cepat clear, Gibran diminta segera balikin KTA PDIP.

Sejak memutuskan terjun ke politik praktis, PDIP jadi partai yang dipilih Gibran. Lewat PDIP juga, putra sulung Presiden Jokowi itu maju dalam Pilkada Solo tahun 2020. Meskipun tidak masuk dalam struktur kepengurusan, Gibran cukup aktif dalam berbagai kegiatan partai.

Namun di Pilpres 2024 ini, Gibran memutuskan berseberangan dengan PDIP. Gibran maju sebagai Cawapres dari partai lain. Kendati sudah berseberangan, PDIP tidak menjatuhkan sanksi bagi Gibran.

Kenapa nggak dipecat? Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya menunggu itikad baik dari Gibran. PDIP tunggu Gibran mengembalikan KTA baik kepada partai maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya," katanya di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Meskipun tidak ada pemecatan, Basarah menilai Gibran bukan lagi kader PDIP. Menurutnya, kader yang maju Cawapres dari partai lain, otomatis keluar dari PDIP.

"Rakyat pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar, dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," tuturnya.

Wakil Ketua MPR itu menegaskan, PDIP tak perlu membuat surat resmi untuk memberhentikan Gibran. "Karena sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," kata Basarah.

Dalam sebuah organisasi apapun, termasuk partai politik (parpol) tentu memiliki aturan main. Sebagai Wali Kota Solo, Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

Lagipula, seluruh kader PDIP paham betul bahwa Mega memiliki hak prerogatif untuk memutuskan pasangan Capres-Cawapres berdasarkan amanat Kongres. Hasilnya, keputusan itu jatuh kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, kader yang tidak mengikuti keputusan partai, otomatis keluar dari partai, sesuai AD/ART. "Yang tidak ikut dalam keputusan partai, otomatis sudah meninggalkan PDI Perjuangan begitu. Apalagi kalau nyalon dari partai lain," jelasnya.

Apakah PDIP akan mengambil langkah tegas? Masinton menyebut, ada informasi yang disampaikan secara tertutup, ada yang terbuka. "Saya beberapa kali terima surat peringatan dikirimkan, ada juga yang dipublikasikan. Jadi itu biasa dalam mekanisme kepartaian," ungkapnya.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo langsung to the point. Ia meminta Gibran segera mundur dari partai berlogo banteng moncong putih. Sebab, saat dicalonkan sebagai Wali Kota Solo, Rudy lah yang memberi jalan.

"Karena Mas Gibran ini Wali Kota, itu kapasitasnya adalah dengan DPC. Makanya saya menyarankan dengan beliau, alangkah lebih baiknya Mas Gibran datang tampak muka, pulang tampak punggunglah," pintanya.

Rudy juga meminta Gibran segera mengembalikan KTA, dan membuat surat pengunduran dirinya dari PDIP. "Serahkan KTA, dan menyerahkan surat pengunduran diri, sudah bukan anggota PDI Perjuangan," pesannya.

Bagaimana tanggapan Gibran? Suami Selvi Ananda itu akan menjadwalkan pertemuan dengan Rudy. Rencana itu ia sampaikan saat berkunjung ke Padepokan Seni Turonggo Seto di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Sabtu (28/10/2023)

“Ya nanti dijadwalkan. Adoh-adoh ngetutke rene kok takone kuwi terus tho mbak (jauh-jauh ke sini kok tanyanya itu). Sesuk aku mlebu kantor mbok takokne neh (besok saya masuk kantor, tanya lagi). Nanti kami atur, lha ngapa ta (lha kenapa) memang?" kata dia.

Terkait sudah adakah partai yang menawarkan Gibran bergabung. Ia menjawab masih belum ada. "Belum, nanti aja ya," ucapnya, singkat.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono Dave membela Gibran. Menurutnya, ayah Jan Ethes itu sebagai pemuda pemberani dan diyakini bakal mempertaruhkan segalanya demi menaikkan peran pemuda.

Menurut Dave, Gibran paham akan langkah yang diambilnya. "Mas Gibran mengerti apa yang menjadi kendala dalam kemajuan pemuda Indonesia, dan ini yang kita butuhkan ke depannya," ujarnya.

Hanya saja, anggota Komisi I DPR itu enggan menanggapi penilaian PDIP yang menyebut Gibran pembangkang. Ia hanya menegaskan Golkar mantap pada langkah politiknya mendukung Gibran.

"Semua akan indah pada waktunya, biarkan segala sesuatu semua berproses sebagai mana mestinya. Posisi politik Golkar sudah jelas, kami ingin bersama merebut kemenangan demi melanjutkan pelayanan kepada bangsa dan negara," kata Dave.

Kenapa PDIP tidak berani memecat Gibran? Pengamat politik Efriza mengatakan, PDIP sengaja menggantung status Gibran demi membangun sentimen negatif. "Harapan PDIP, publik akan menilai Gibran sebagai pengkhianat, tidak beretika, tidak jelas sebagai kader," kata Efriza, Sabtu (28/10/2023).

Selain membangun sentimen negatif, PDIP juga ingin menurunkan popularitas dan elektabilitas Gibran pasca diusung KIM. Namun apakah strategi itu mujarab, Efriza menilai belum tentu.

"Sebaliknya, bisa saja publik malah yang bersimpati pada Gibran. Akhirnya, PDIP harus legowo ia mengumumkan secara de facto Gibran tak lagi kader PDIP," pungkasnya.