Pengamat: Menteri Dan Wakil Menteri Kudu Mundur Jika Kampanyekan Capres-Cawapres

SERPONG - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun berharap semua menteri dan wakil menteri mengundurkan diri jika ingin mengkampanyekan capres atau cawapres tertentu.

Ini perlu dilakukan demi menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan.

"Semua menteri dan wakil harus mengundurkan diri untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk pemenangan capres/cawapres tertentu," ujar Ubed dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).

Ubed mengatakan, saat ini para menteri atau wakil menteri memang harus izin/cuti terlebih dahulu kepada Presiden, jika ingin mengampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres.  

Jadi mempromosikan capres atau cawapres, namun belum mengajukan izin/cuti, maka ini adalah salah satu bentuk pelanggaran pemilu.

Ubed menyatakan kalau dalam hal ini adalah ranah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar dapat memberikan hukuman yang setimpal dan sesuai aturan berlaku.

"Sangat tidak patut wakil menteri sibuk melakukan dukung-mendukung dengan mengabaikan aturan kepemiluan,” tegas Ubed.

Sebelumnya, Wamendes PDTT, Paiman Raharjo viral karena dianggap mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran. 

Wamendes PDTT, Paiman Raharjo menjelaskan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, bukan sebagai wamen.

"[Pertemuan] Kemarin sore jam 5. Enggak ada kaitannya dengan wamen. Rapat internal Sedulur Jokowi," kata Paiman saat dikonfirmasi, Senin (30/10).

"Saya ketua umumnya [Sedulur Jokowi]. Jadi akhirnya teman-teman itu kan memutarbalikkan fakta. Itu kan saya enggak ada kaitannya dengan wamen. Orang di rumah, hari Minggu," ucapnya.

Paiman mengatakan, rapat itu digelar untuk menindaklanjuti dinamika dukungan di internal kelompok relawan itu. Dia menekankan pihaknya tegak lurus dengan Presiden Jokowi terkait arah dukungan di pilpres. Dukungan itu, sebutnya, bermuara ke Gibran Rakabuming.