Luncurkan Buku Kekerasan Simbolik Negara

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meluncurkan buku hasil disertasi di Dapertemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI). Bukunya berjudul Kekerasan Simbolik Negara.

Buku tersebut membahas kekerasan yang dilakukan negara, melalui data yang tidak menginformasikan kondisi dan kebutuhan riil warga, serta potensi riil perdesaan.

"Inilah poin penting yang dibahas dan saya tuangkan dengan bentuk menjadi buku dengan hasil analisis saya di tiga desa terkait persoalan data," ujar Rieke di sela peluncuran buku di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (22/11/2023).

"Keseluruhan disertasi saya semuanya dituangkan dalam buku ini, yang merupakan deskripsi, analis dan interpretasi atas data dan pendetaan predesaan," sambungnya.

Adapun desa yang menjadi fokus analisis disertasi Rieke. Diantaranya, Desa Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar.

Temuan penelitian Rieke dari tiga desa tersebut mendapati data yang direproduksi negara tidak mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Akibatnya, data tersebut sulit dikonfirmasi, diverifikasi, dan divalidasi.

Rieke menegaskan, data direproduksi institusi negara dengan pendekatan top down tidak melahirkan kesinambungan data.

"Inilah yang menyebabkan kualitas data negara tidak memenuhi prinsip-prinsip data yang aktual, akurat, dan relevan (pseudo data)," cetusnya.

Namun begitu, sesal dia, data yanh bermasalah itu tetap dianggap data yang memiliki legalitas sebagai basis data kebijakan pembangun, karena prosesnya berpedoman pada aturan perundang-undangan.

Rieke mengatakan, hal tersebut disebut dengan kekerasan simbolik negara, kekerasan yang beroperasi dengan cara mengatur, memaksakan, bahkan bisa saja merekayasa pendataan.

Hasil penelitian saya menunjukkan kebijakan rekonsiliasi dan the vicious circle kebijakan rekonolisasi yang mengkonfirmasikan terbuktinya hipotesis. Artinya, semakin kuat dosa kekerasan simbolik pada norma yuridis pendataan," terangnya.

Karenanya, Rieke berharap, hasil desertasinya yang sudah menjadi buku ini dapat dijadikan referensi oleh pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan sistem kebijakan publik berdasarkan pendataan desa berbasis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Jika Pemerintah melakukan hal tersebut sangat memungkinkan lebih banyak ruang untuk komunikasi dan partisipasi warga desa dalam melakukan pendataan," imbuhnya.

Rieke juga berharap bukunya dapat mengakhiri kekerasan simbolik negara terhadap pedesaan yang beroperasi melalui norma yuridis pendetaan pedesaan.

Dia juga mengatakan, hasil desertasinya ini memperlihatkan bahwa data yang diproduksi dengan pendekatan buttom up sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kebijakan rekonsiliasi menjadi kebijakan afirmatif negara.

"Kebijakan afirmatif ini merupakan implementasi amanat konstitusi untuk mencapai lima aspek kesejahteraan rakyat. Kebijakan konstitusional bukan hanya tentang menyelamatkan triliunan uang rakyat di kas negara, kebijakan negara yang berbasis pada data pedesaan yang akurat dan aktual, sesungguhnya tentang nasib dan nyawa jutaan rakyat, ini yang saya tekankan dalam buku ini,'' tandas Rieke.

Untuk diketahui, Diah Pitaloka merupakan aktivis, politisi, akademisi, vang mengawali kariernya sebagai pekerja seni. Dia Lahir di Garut, 9 januari 1974. Jenjang pendidikannya Sekolah Dasar Yos Sudarso Garut, Jawa Barat (1981- 1987), SMP Negeri 2 Garut (1987-1990), SMA Negeri 1 Garut (1990-1993), S1 di Prograrn Studi Sastra Belanda, Departemen Sastra, Universitas Indonesia (1994-2000), S2 Magister Fasafat, Universitas Indonesia (2001-2004), dan S3 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia.

Tesisnya dibukukan dengan judul Banalitas Kekenzsan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang Kekerasan Negara (Penerbit Kukusan, 2010). Tesis tersebut dilanjutkan dalam disertasinya yang dituangkan dalam buku ini, dengan judul Kekerasan Simbolik Negara: Kebijakan Rtkoloni.

Rieke menjabata sebagis anggota DPR-MPR RI Fraksi PDI Peijuangan (2009- 2014,2014-2019,dan 2019-2024). Pada saat huku ini diterbitkan ia menjabat sebagai sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Nkerja Indonesia, Duta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Kemudian, Dewan Pakar I ndonesia untuk Mernory ofThe Worki UNESCO, Dewan Penasihat Majelis Desa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1CM1), Ketua Dewan Pakar ASOSi2Si DPRD Kabupraten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Penghargaan yang diterimanya, antara lain Young Global Leader (2(J11) dari NVorld Econornic Forum,The Most Powerfu. Woman (2010) dari Asia Globe.