Dimediasi Irak, Iran Tegas Tolak Proposal Damai Amerika Serikat

TEHERAN – Upaya Irak memediasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) belum membuahkan hasil. Teheran menolak proposal gencatan senjata terbaru yang dibawa Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi usai bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Informasi tersebut diungkap The New York Times (NYT), yang mengutip sejumlah pejabat Iran dan Irak. Menurut laporan itu, Al-Zaidi menyampaikan proposal saat melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Teheran sejak menjabat pada Mei lalu.

Namun, Iran menolak usulan tersebut karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan, terutama terkait sengketa kendali atas Selat Hormuz.

Selain bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Al-Zaidi juga menggelar pembicaraan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pertemuan itu turut membahas kerja sama bilateral di bidang perdagangan, energi, transportasi, serta isu-isu regional.

Pemerintah Irak menegaskan kunjungan tersebut bertujuan mendorong perdamaian dan membuka kembali jalur dialog di kawasan. Baghdad juga memastikan wilayahnya tidak akan digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Di tengah upaya diplomasi itu, Presiden Donald Trump justru kembali melontarkan ancaman operasi militer berskala besar terhadap Iran.
"Saya sedang mempertimbangkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Keputusan hampir dibuat dan kami sudah siap sepenuhnya," ujar Trump, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (24/7/2026).

Trump mengakui serangan besar akan membawa konsekuensi bagi AS. Namun, ia menegaskan Israel siap bergabung apabila operasi tersebut dilaksanakan.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Warga Amerika diminta mempertimbangkan kembali perjalanan ke kawasan tersebut karena potensi eskalasi yang sulit diprediksi.

Washington juga memperingatkan meningkatnya risiko serangan terhadap fasilitas diplomatik maupun aset-aset yang terkait dengan AS di berbagai negara.

Trump turut menuding Iran berada di balik serangan kelompok Houthi terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Ia memperingatkan akan memberikan respons militer besar-besaran terhadap Iran maupun Houthi jika serangan serupa kembali terjadi.

Selain itu, Trump mengancam menggunakan aset Iran yang dibekukan di AS untuk menutupi kerugian akibat serangan terhadap kapal dan kargo di kawasan Selat Hormuz.

Di lapangan, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Iran. Operasi yang telah berlangsung selama 13 hari berturut-turut itu disebut bertujuan melemahkan kemampuan operasional Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sekaligus merespons ancaman Iran di Selat Hormuz.

Selain serangan udara, AS juga memperketat blokade maritim. CENTCOM mengklaim telah mengalihkan rute 12 kapal komersial serta melumpuhkan satu kapal untuk membatasi jalur logistik menuju pesisir Iran.

Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Situasi ini membuat peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi semakin mengecil.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan kondisi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Menurutnya, jika Iran tidak dapat mengekspor minyak, negara-negara lain di kawasan juga tidak akan bisa melakukannya.

"Persamaan dalam perang ini jelas, semuanya atau tidak sama sekali. Jika kami tidak dapat menjual minyak, maka tidak akan ada pihak lain yang bisa menjual minyak," tegas Ghalibaf.
Ia juga memperingatkan bahwa keamanan kawasan tidak akan terjamin selama pasukan AS masih berada di sekitar Selat Hormuz.

Sementara itu, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigjen Mohammad Akraminia menegaskan negaranya telah memasuki fase baru dalam konflik melawan AS. Menurutnya, operasi balasan akan terus dilakukan selama serangan terhadap wilayah dan infrastruktur Iran masih berlangsung.

Akraminia menyatakan Angkatan Bersenjata Iran telah memanfaatkan masa gencatan senjata untuk meningkatkan kesiapan tempur.

"Yang terpenting adalah moral, motivasi, dan kesiapan tinggi prajurit kami. Hari ini kami berada dalam kondisi yang lebih siap dibanding sebelumnya," ujarnya, seperti dikutip Mehr News.