Asbun Bilang Pindahin Aja Rakyat Palestina Ke Yordania

BELANDA - Sejumlah negara di Timur Tengah (Timteng) menganggap politikus Belanda Geert Wilders asbun alias asal bunyi, menanggapi konflik di Gaza, Palestina. Usulan politisi Anti-Islam itu agar warga Palestina angkat kaki dari wilayahnya, dinilai mencampuri kedaulatan negara lain.

Wilders mendorong rakyat Palestina diungsikan ke Yordania. Ia semakin sering berkoar setelah partainya memenangkan kursi terbanyak dalam Pemilu Belanda, pekan lalu. Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Yaman, Palestina dan juga organisasi Liga Arab rame-rame mengecam pernyataan ngasal Wilders.

“UEA menyatakan solidaritas penuh terhadap saudaranya Yordania, dan menekankan pentingnya menghormati kedaulatannya. Resolusi ini juga menolak segala pengingkaran terhadap hak persaudaraan rakyat Palestina dan hak mereka atas negara merdeka,” bunyi pernyataan Kedutaan Besar UEA di Belanda dilansir Politico, Minggu (26/11).

Kementerian Luar Negeri Bahrain menyerukan untuk melawan gagasan semacam itu, dan menyatakan solidaritas penuh dengan Yordania.

Kantor Kepresidenan Palestina juga mengutuk keras pernyataan Wilders. Melalui siaran pers, Kepresidenan menekankan, Palestina adalah Tanah Air rakyat Palestina.

“Perdamaian dan keamanan di kawasan hanya dapat dicapai melalui pembentukan negara Palestina merdeka,” bunyi pernyataan kantor Kepresidenan Palestina, kemarin.

Palestina menegaskan bahwa nasib dan pilihan rakyat Palestina ditentukan sendiri oleh rakyat Palestina melalui perwakilan sah mereka, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Geert Wilders dan yang lainnya, terlepas dari jabatan atau pengaruh mereka, tidak berhak menentukan nasib rakyat Palestina,” lanjut pernyataan tersebut.

Kecaman Palestina itu muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Wilders yang mengabaikan hak-hak serta hubungan rakyat Palestina dengan tanah mereka. Wilders merupakan politisi ekstremis sayap kanan anti-Islam sekaligus pemimpin Partai Kebebasan (PVV) serta dikenal mendukung Israel.

Selama beberapa tahun belakangan anggota parlemen itu telah mengadvokasi hak Israel untuk membangun pemukiman di Tepi Barat. Wilders juga kerap mengulangi gagasan bahwa Yordania adalah Palestina dan menyarankan bahwa isu Palestina dapat diselesaikan melalui dislokasi rakyat Palestina ke Yordania.

Ngebet Jadi PM Belanda

Usai partainya meraih kemenangan besar dalam pemilu pekan lalu, Wilders mengatakan akan terus berupaya agar bisa menjadi PM Belanda.

 “Hari ini, besok atau lusa, PVV akan menjadi bagianq dari pemerintahan dan saya akan menjadi perdana menteri negara yang indah ini,” tulis Wilders di akun media sosial X miliknya.

Meskipun partai yang dipimpin Wilders unggul jauh dari para pesaingnya dalam pemungutan suara pada 22 November lalu, partainya diperkirakan hanya akan meraih 25 persen kursi di parlemen Belanda. Artinya, Wilders harus bekerja sama dengan setidaknya dua partai lain untuk membentuk pemerintahan.

Pada Jumat (24/11), partai berhaluan konservatif, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang dipimpin PM sementara Mark Rutte mengatakan, mereka tidak akan berpartisipasi dalam kabinet bersama Wilders. Namun pemimpin baru VVD, Dilan Yesilgoz, tidak menutup kemungkinan menawarkan dukungan kepada pemerintahan Wilders.

Pieter Omtzigt, yang memimpin partai berhaluan tengah dan juga dipandang sebagai mitra dalam pemerintahan Wilders, Kontrak Sosial Baru (NSC), mengatakan, kerja sama akan sulit karena posisi ekstrem Wilders tak sejalan dengan Konstitusi Belanda yang melindungi kebebasan beragama.

Pembicaraan koalisi di Belanda biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Sikap mengenai kesediaan partai-partai untuk bekerja sama dapat berubah seiring berjalannya waktu