Ketum PBNU Berusaha Netral

SERPONG - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menonaktifkan, 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses Capres. Gus Yahya-sapaan Yahya Cholil Staquf-berusaha jaga NU tetap netral di Pemilu.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024 tentang penonaktifan fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai Caleg atau menjadi tim sukses Capres. Berdasarkan SK tersebut, sedikitnya terdapat 63 nama fungsionaris yang dinonaktifkan dari jajaran pengurus PBNU.

“Mereka tersebar di beberapa partai dan semua capres. Ada yang menjabat sebagai Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, A’wan Syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga,” kata Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Amin Said Husni dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024. “Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. SK ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka,” ujar Amin Said.

Di jajaran Mustasyar, kata dia, terdapat nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).
Di jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima Caleg dan 11 orang yang masuk Timses Capres. Di antaranya KH Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Aqil Siradj (Timnas Amin)

Nama Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran 48 orang Pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Selain Khofifah, terdapat Ketua Umum Jam’iyatul Qurra’ wal Huffadz Saifullah Ma’shum (Timnas Amin), dan Ketua Umum Persatuan Guru NU, KH Asep Saifuddin Halim.

Ketua Umum Ikatan Sarjana NU, Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU, Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran) serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud) juga di nonaktifkan.

Gus Yahya menegaskan, NU secara lembaga dan organisasi tidak terlibat dalam dukung-mendukung kampanye Pilpres 2024. “Parameter NU jelas, NU secara lembaga (dan) secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung mendukung soal pilpres,” tegasnya.
Meski secara kelembagaan tidak terlibat dalam Pilpres, sebagai personal, pengurus NU memiliki kebebasan untuk mendukung kandidat pilihannya. Hanya saja, dukungan itu tidak boleh menggunakan nama lembaga atau organisasi.

“NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat. Kita tidak mempersoalkan orang mau mendukung ini itu, silakan saja, tetapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengatasnamakan lembaga. Itu saja. Dan tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU, tidak boleh, pribadi tidak menghalangi,” tutur Gus Yahya.

Dalam konteks kelembagaan, NU telah menetapkan aturan bahwa pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi dalam tim kampanye Pilpres harus nonaktif dari jabatannya hingga akhir proses pesta demokrasi ini.
“Sudah ada sejumlah personel PBNU yang nonaktif. Termasuk ketua badan-badan otonom di lingkungan NU, seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, apabila masuk secara resmi di dalam tim kampanye, harus nonaktif dari jabatannya,” sebut Gus Yahya.

Gus Yahya ingin berusaha netral sebagai organisasi keagamaan. Selain juga menghindari keterlibatan dalam urusan politik praktis, sementara memberikan ruang kepada individu untuk menyampaikan dukungan mereka secara pribadi.
Netizen juga ikut mengomentari sikap Gus Yahya. “Mantap NU. Emang anggota yang jadi Caleg dan Tim Sukses harus nonaktif. Biar nggak bawa-bawa NU,” cuit @SayaAdith. “Entar gabung lagi sehabis Pemilu,” sahut @WahadiD57.

Sementara akun @kuatji mengkritik sikap PBNU. “Ini sih PBNU namanya apolitis. Sudah nggak sesuai khittah lagi,” kritik @kuatji.