Terima Kunjungan Komisi II DPR RI, Benyamin Soroti Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu Serentak

CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menerima Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait persiapan dan kesiapan dalam menghadai Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang akan berlangsung hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan. 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memaparkan sekaligus menunjukkan kesiapan wilayahnya untuk menghelat pesta demokrasi mendatang. 

Sebab menurutnya, Pemilu serentak 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi. 

"Dalam kesiapan Pemilu Serentak 2024, kami telah dan akan terus bekerja keras dalam berbagai aspek. Mulai dari pemutakhiran data kerja sama dengan stakeholder, penyiapan logistik pemilu, hingga pelatihan petugas," jelas Benyamin, Selasa (23/1/2024). 

Tak sampai di situ, kata Benyamin, yang tak kalah pentingnya adalah turut mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. 

"Kami juga fokus pada upapa meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan muda dan kaum perempuan. Agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi," tegasnya. 

Bukan hanya dalam hal menggunakan hak pilihnya, Benyamin juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu. 

"Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang mungkin terjadi," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro mengapresiasi kesiapan Pemkot Tangsel dalam menghadapi Pemilu. 

"Untuk di Tangsel cukup baik. Pertama dari segi pemerintah daerah, ini sangat mendukung. Jadi Pemkot Tangsel luar biasa baik. Kaitannya dengan supporting dalam era demokrasi ini," ungkap Endro. 

Menurutnya, dukungan yang diberikan Pemkot Tangsel dalam upaya menyukseskan Pemilu sangat luar biasa. Mulai dari pemberian gedung untuk KPU dan Bawaslu, hingga menyiapkan anggaran pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Dan juga kaitannya dalam menjaga netralitas demokrasi berkualitas dengan cara, misalnya memberi aturan dan instruksi. Seperti halnya gerakan tubuh yang tidak diperbolehkan," pungkasnya.