BEM UI Kembali Turun ke Jalan, Lima Tuntutan Ditujukan ke Prabowo-Gibran

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, aksi bertajuk Indonesia Sadar ini membawa lima tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Demonstrasi tersebut menjadi kelanjutan aksi mahasiswa pada 20 Oktober lalu di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Saat itu, sekitar 800 orang turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Melalui akun Instagram @bemui_official, Senin (26/10/2026), BEM UI mengajak masyarakat kembali menyuarakan aspirasi demi memperjuangkan kedaulatan rakyat. Aliansi mahasiswa menilai pemerintah masih harus membuktikan komitmen terhadap janji politik dan amanat konstitusi.

Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi Indonesia Sadar, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang mencakup lingkungan, ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, hingga pendidikan.

Lima tuntutan yang disuarakan meliputi:
Menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta memulihkan ekosistem.

Memperbaiki tata kelola ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial.
Menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi.

Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.

Bagi mahasiswa, tuntutan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani secara memadai oleh pemerintah.

Usung Slogan “Tepati atau Pergi”
Komite Sadar juga mengusung slogan Tepati atau Pergi sebagai pesan agar pemerintah memenuhi janji politik dan menjalankan amanat konstitusi.

Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa kekuasaan merupakan mandat rakyat yang harus dijalankan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemenangan dalam proses politik, menurut mereka, tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengabaikan kepentingan masyarakat.

Mahasiswa turut menyoroti kompetensi penyelenggara negara dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai dapat merugikan rakyat. Karena itu, pemerintah didesak memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang mereka angkat.

Sebelum aksi berlangsung, Komite Sadar telah menggelar konsolidasi di Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan demonstrasi sekaligus penegasan sikap mahasiswa mengenai pentingnya kedaulatan rakyat.

Aliansi mahasiswa menilai negara berkewajiban menjamin masyarakat hidup aman dan sejahtera, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan perlakuan yang bermartabat.