Sri Mulyani Pasang Badan

JAKARTA - Masifnya penyaluran bantuan sosial (bansos) di tahun politik menuai sorotan. Apalagi, anggaran bansos ini melonjak hingga triliunan rupiah. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung pasang badan.
Sri Mul mengatakan, Pemerintah tidak ujug-ujug membagikan bansos. Kebijakan ini, kata dia, telah disepakati Pemerintah dan DPR. Baik mengenai jumlah penerimanya, maupun anggaran yang dibutuhkan.
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi undang-undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mul, saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos). Rinciannya mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Adapun penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ungkap Sri Mul.

Sri Mul mengakui, ada peningkatan anggaran perlinsos yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari tahun sebelumnya. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.
Namun, lanjut Sri Mul, kenaikan itu sudah dibahas oleh Pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. “Jadi, kalau Pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN. Di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” tegas Sri Mulyani.

Ia memastikan, APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat. Baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Sementara, bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp 114,3 triliun pada tahun ini.

Meski telah dianggarkan, ada kemungkinan bansos diperpanjang. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi di dua tempat. Pertama, saat memberikan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).
Jokowi menyebut bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan kepada 22 juta penerima manfaat akan diterima hingga Juni 2024. Bahkan bisa diperpanjang, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan, sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah,” pesannya.

Kedua, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bansos akan diperpanjang saat menyerahkan beras CBP di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).
“Pasca-Juni, dari APBN akan dikalkulasi kembali untuk kemungkinan dilanjutkan lagi. Semoga bantuan ke depan kian merata, Warga Negara Indonesia semakin sejahtera, dan tepat sasaran agar seluruh rakyat dapat merasakan bantuannya,” cetus Jokowi.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, bansos yang dibagikan oleh Presiden dan jajarannya merupakan uang rakyat yang dibelanjakan menggunakan APBN. “Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, itu adalah upaya bagaimana pemerintah mengurangi kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Puan juga menegaskan bahwa tidak ada dana pribadi, organisasi, maupun partai yang digunakan dalam bansos. Sehingga, ia berharap masyarakat mampu menilai bahwa bansos adalah hak yang disalurkan melalui pejabat negara.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini tak ingin berspekulasi apakah bansos yang saat ini kerap dibagikan memiliki pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sekali lagi, ia meminta masyarakat untuk menilai setiap bansos yang dibagikan, apakah murni karena kebutuhan pokok atau ada misi politik tertentu.
“Biar rakyat yang menilai, kita lihat nanti,” pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa program bansos adalah kebijakan negara, bukan perseorangan yang kini kerap dipolitisasi. Persetujuannya juga dilakukan di DPR dalam proses penganggarannya.
“PDI Perjuangan terus memperjuangkan itu. Bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional (dengan tema) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDI Perjuangan,” ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Namun, kata dia, publik saat ini melihat adanya politisasi bansos untuk kepentingan elektoral pada Pemilu 2024. Bahkan ada yang terang-terangan memasang stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bansos berupa beras untuk rakyat miskin dari Bulog.

“Politik bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata kenegaraan yang baik,” ujar Hasto.
Sementara itu, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kritisi alokasi bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang, alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Dirinya menambahkan, jangan sampai alokasi bansos ini, justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di Pemilu.
Namun Anies yakin, penyaluran bansos tidak akan menggoyahkan pilihan masyarakat. “Rakyat kita cerdas kok, dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan,” katanya di Lapangan Pendawa Seimbang, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

dunia maya, warganet ikut menyorot soal dana bansos yang naik di tahun politik. “Apa? Bansos segitunya,” kata @afmar_muly91838. “Anggaran bansos naik, artinya kemiskinan meningkat. Kan itu poinnya,” sahut @aznanarrazi. “Tiap tahun Pilpres bagus kayanya,” celetuk @LAmido7.
“Duit segitu kalau dipakai bener-bener untuk usaha produktif, pendidikan, kesehatan, petani, nelayan jauh lebih bisa mengatrol taraf hidup rakyat. Perilaku koruptif decision maker di elite pejabat dan partai politiklah yang membuatnya ambyar,” pungkas @coffebigwin.