TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Partai Pendukung Prabowo Mulai Hitung Jatah Menteri

Laporan: AY
Senin, 18 Maret 2024 | 08:19 WIB
Foto : Ist
Foto : Ist

JAKARTA - Setelah yakin Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai membahas soal 'kue' kekuasaan. Elite-elite Parpolnya mulai berhitung soal jatah menteri.
Hingga kemarin, suara Paslon 02 Prabowo-Gibran berada di posisi teratas dalam rekapitulasi di 31 provinsi. Bahkan, suara yang diraih Paslon 02, sudah jauh meninggalkan 2 pesaingnya.
Paslon 02 menang di 29 provinsi, sementara Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya unggul di 2 provinsi. Sedangkan Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi buncit dengan nol kemenangan.
Dengan kemenangan sudah di depan mata, koalisi Prabowo mulai menyinggung soal jatah menteri di kabinet. Bahkan, sudah ada anggota koalisi yang terang-terangan bicara jatah menteri yang akan diberikan Prabowo.
Permintaan pertama diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.  Airlangga menyatakan, Golkar punya peran besar membantu kemenangan Prabowo-Gibran. Dengan peran besar itu, Airlangga optimis Golkar akan mendapatkan jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Kata Airlangga, berdasarkan data dari Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar, sekitar 75-80 persen kader dan simpatisan Beringin memilih Prabowo-Gibran. Hal ini menunjukkan Golkar sangat berperan dalam memenangkan Prabowo-Gibran.
"Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sebelumnya, Presiden yang didukung oleh Golkar hanya mendapat dukungan sekitar 53 persen. Namun, sekarang mencapai 75-80 persen," kata Airlangga, di Bali, Jumat (15/3/2024).
Capaian Golkar ini, kata Airlangga, sudah disampaikan ke Prabowo. Di mana, Prabowo telah mengetahui suara Golkar unggul di 15 provinsi.

"Artinya, kita berkontribusi sebesar 25 persen dari total kemenangan 58 persen (Prabowo-Gibran," sambung Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Dengan peran yang besar itu, Airlangga menilai, sudah seharusnya  Golkar mendapatkan alokasi yang lebih besar dalam pembentukan kabinet. "Lima posisi menteri minimal harus diberikan kepada Golkar. Namun, jika dilihat dari proporsi 25 persen, bisa masih banyak lagi," ujarnya.

Bagaimana dengan anggota KIM yang lain? Mendengar permintaan Golkar, Gerindra angkat bicara. Partai politik besutan Prabowo itu, menyadari kegagahan Golkar dalam membantu kemenangan Prabowo-Gibran. Artinya, permintaan Golkar agar dijatah lima menteri bisa saja terwujud.
"Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres," kata Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Minggu (17/3/2024).
Kata Dasco, bukan cuma lima kursi untuk Golkar jika banyak berkontribusi bagi kemenangan Prabowo-Gibran. "Jangankan lima, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” cetus Dasco.
Namun, Dasco memastikan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Jika KPU sudah mengumumkan pemenang Pilpres, Dasco menyatakan Prabowo-Gibran pasti akan berkomunikasi dengan seluruh parpol pengusung.

Apa pun nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, tentunya punya pertimbangan sendiri (memilih pembantunya di kabinet),” jelas Wakil Ketua DPR itu.
Sementara itu, Ketua DPP Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, setiap parpol KIM berhak menyampaikan aspirasi. "Termasuk Golkar yang mengajukan proposal lima kursi menteri di kabinet," kata Kamhar.

Namun, Kamhar mengingatkan, urusan kue kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo setelah diumumkan KPU sebagai Presiden terpilih. "Saat ini, proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," pesan Kamhar.
Ia kembali menegaskan, partainya taat asas dan akan menyerahkan hal ini kepada Prabowo. Ketika waktunya nanti, masalah kabinet pemerintahan baru akan dibicarakan setelah ada pengumuman resmi dari KPU.
"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun, sekali lagi terkait komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden," tegas dia.
Senada, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi ogah mengomentari harapan Golkar yang meminta jatah lima menteri di pemerintahan berikutnya. Yoga bilang, PAN bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih fokus menunggu hasil perhitungan Pilpres oleh KPU.

"Jika ada gugatan, kita juga masih menunggu sidang MK," cetus Yoga.
Kendati demikian, Yoga mengungkit posisi PAN di tiga kali Pilpres. Dia bilang, PAN telah tiga kali mendukung pencalonan Prabowo sebagai Capres.
"Pemilihan Presiden 2014, 2019, dan 2024, PAN selalu setia mendukung Pak Prabowo menjadi Calon Presiden. Baru ketiga kalinya ini berhasil, syukur alhamdulillah perjuangan PAN bersama dengan partai yang lain membuahkan hasil," terang dia.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan menilai wajar Golkar berharap dijatah lima menteri. "Masing-masing pendukung, baik parpol maupun relawan kan merasa sama-sama berjasa. Di antara mereka lalu ada yang meminta kompensasi. Ya, ini wajar-wajar saja," nilai Prof Kacung.

Namun, Kacung menyebut bahwa keputusan komposisi kabinet sepenuhnya ada di tengah Presiden terpilih. Presiden terpilih memiliki banyak pertimbangan tentang siapa dan dari mana pembantunya di kabinet.
"Semua itu juga tergantung pada Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pasukan kabinet di dalam pemerintahannya," lanjutnya.
Sedangkan, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengaku mesin Golkar paling panas dalam memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga memantik parpol koalisi untuk ikut mengkampanyekan Prabowo.
"Golkar kini telah menjelma sebagai motornya KIM sehingga solid memenangkan Prabowo-Gibran sampai sekarang," imbuh Agung.
"Di sisi lain juga (pernyataan Airlangga) memberi pesan kepada rekan koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju, yang kelak akan bergabung bahwa tak boleh meminta jatah lebih dari Golkar," pungkas Agung.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo