Kuota Subsidi BBM Telah Ditetapkan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading Pertamina, memastikan distribusi energi bersubsidi tahun ini dapat menjangkau masyarakat kurang mampu hingga pelosok negeri dengan harga terjangkau.
Menyoal ini, pengamat eko­nomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi ber­harap, harga BBM saat Ramadan tidak mengalami kenaikan.
“Sesuai dengan target Pemerintah, harga BBM bersubsidi tidak naik sampai Juni 2024. Syaratnya, tidak ada perubahan harga minyak dunia,” ujar Fahmy kepada Redaksi, Minggu (17/3/2024).
Menurut Fahmy, jika Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, itu akan berpenga­ruh positif pada perekonomian. Lain halnya jika yang dikerek itu harga BBM non-subsidi, maka pengaruhnya tidak signifikan.

Misalnya BBM subsidi dinaik­kan dari Rp 10 ribu per liter men­jadi Rp 12 ribu per liter, otomatis akan mendorong kenaikan inflasi.
“Hal itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya beli, sehingga Pemerintah berhitung untuk tetap menahan harga hingga Juni 2024,” katanya.

Sementara untuk BBM non-subdisi, selama ini diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga harus tetap disesuaikan dengan harga minyak dunia.
Fahmy juga berharap penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Sebab, banyak penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Dia memperkirakan jumlahnya sekitar 60 persen disalurkan kepa­da mereka yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan subsidi.

“Aturan membeli BBM subsi­di memang harus lebih ketat lagi di lapangan. Salah satu upaya Pertamina yang membatasi hal tersebut, yakni lewat MyPer­tamina, agar pembelian BBM subsidi sesuai kriteria,” ucapnya.
Terkait melonjaknya permin­taan LPG 3 kg selama Ramadan, Fahmy berharap tak terjadi klangkaan karena pasokan gas bersubsidi yang dikurangi, se­hingga terjadi kelangkaan.
“Jangan sampai ini merugikan rakyat miskin sebagai konsumen,” ujar Fahmy.
Sebagai informasi, tahun ini Pertamina mendapat tugas me­nyalurkan BBM Bersubsidi un­tuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Li­ter (KL), Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).

Sementara pada 2023, Pertami­na telah menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Solar sebanyak 17,42 juta KL, JBT Minyak Tanah 0,49 juta KL, serta LPG Tabung 3 Kg sebanyak 8,05 juta MT.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan me­mastikan pihaknya siap menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.

Karena itu, pihaknya melaku­kan inovasi demi memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran, yakni melalui program digitalisasi.
“Itu yang sudah berjalan dan ter­us kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar. Mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 kilogram,” jelas Riva dalam keterangan resmi, Sabtu (16/3/2024).

Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak 2022 dan berja­lan secara nasional di 514 kota/kabupaten untuk penggunaan QR (Quick Response) Code pada Juli 2023.
Sepanjang 2023, hampir 14 juta KL transaksi solar sudah tercatat digital. Sebesar 92 persen merupakan penyaluran ke kenda­raan dan 8 persen sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan layanan umum, seperti fasilitas kesehatan dan BNPB (Badan Nasional Penang­gulangan Bencana).
Riva menjelaskan, untuk LPG 3 kg, sejak Januari lalu sudah mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk kemudian NIK (Nomor Induk Kependudu­kan) akan dicek melalui Mer­chant Apps Pertamina (MAP) di pangkalan, sebelum dapat membeli LPG bersubsidi.
“Sebanyak 248 ribu lebih pangkalan di 411 kota dan kabu­paten yang sudah konversi. Dan kini sudah siap melayani Subsidi Tepat LPG 3 kilogram,” katanya.

Sejak bergulir di 1 Januari lalu, tercatat 31 juta NIK sudah melaku­kan transaksi dengan total lebih dari 495 juta tabung LPG 3 kg. Sebanyak 85 persen dari total tran­saksi ini tercatat untuk konsumen Rumah Tangga, dan 15 persen si­sanya merupakan UMKM, petani serta nelayan sasaran.

“Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memasti­kan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan,” tegas Riva.
Dia mengatakan, dengan adanya subsidi dan kuota yang su­dah ditetapkan, maka Pertamina Patra Niaga berkomitmen me­nyediakan data penyaluran yang setransparan mungkin. Hal ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab perusa­haan terhadap penugasan yang diberikan.
Selain Subsidi Tepat, lanjut Riva, Pertamina Patra Niaga saat ini bisa mengakses Pertamina In­tegrated Enterprise Data & Com­mand Center (PIEDCC).

Sebab, dengan didukung digi­talisasi di Fuel dan LPG Ter­minal serta digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka proses distri­busi hingga stok di SPBU dan Pangkalan LPG dapat dipantau secara real-time. Artinya, selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia.
Senada, Vice President (VP) Corporate Communication Per­tamina Fadjar Djoko Santoso menekankan, inovasi yang di­lakukan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan distribusi subsidi energi dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat.

“Yang kemudian dapat mem­bantu daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil,“ jelas Fadjar.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengecek langsung ke sosial media @ptpertaminapatraniaga, serta menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.