Kelakuan Anggota DPR, Beres Sidang Teriak ”THR Bu Ketua...”

JAKARTA - Ada-ada saja kelakuan Anggota DPR “Yang Terhormat” saat sidang di akhir-akhir puasa Ramadan ini. Beres Sidang Paripurna, walau dengan gurauan, mereka tak malu-malu teriak minta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Ketua DPR Puan Maharani.
DPR menggelar Sidang Paripurna ke-15 penutupan masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024). Sidang Paripurna ini menandakan DPR memasuki masa reses Lebangan yang berlangsung 5 April-13 Mei 2024.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung Sidang Paripurna ini, dengan didampingi tiga Wakil Ketua DPR: Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk Freidrich Paulus. Agenda sidangnya ada dua. Pertama, laporan Komisi III DPR terhadap hasil fit and proper test Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kedua, pidato Puan untuk Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
Sidang Paripurna ini hanya dihadiri 189 orang dari 575 anggota Dewan. Sebanyak 101 meminta izin tidak mengikuti sidang. Sedangkan sisanya tidak memberi kabar. Meski demikian, Sidang Paripurna tetap dianggap quorum.
Rapat berlanjut untuk memutuskan hasil seleksi Calon Anggota LPSK. DPR menyetujui tujuh orang sebagai Anggota LPSK periode 2024-2029, yakni Antonius PS Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fahrudin, Mahyudin, Sri Nurherwati, dan Brigjen Pol (Purn) Achmadi.

Beres mengambil keputusan tersebut, Puan lanjut menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengupas banyak hal. Mulai dari sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sampai kenaikan harga pangan.

Puan juga mengajak semua pihak menghormati proses dan hasil putusan MK. Apa pun putusan MK nantinya, kata Puan, akan menjadi jalan menyempurnakan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah negara hukum. Komitmen ini dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Di penghujung pidatonya, Puan menyampaikan sebuah pantun. “Putih-putih bunga melati. Harum semerbak menghiasi taman. Mari bergembira di dalam hati. Menyambut bulan penuh ampunan,” ungkap Puan, yang diiringi teriakan "cakep" dari para anggota Dewan yang hadir.
“Jalan-jalan ke Kota Medan. Malam harinya melihat bulan. Hati senang bertemu Ramadan. Mari kita bermaaf-maafan,” sambung Puan.

Tiba-tiba ada dua orang anggota Dewan yang nyeletuk melalui pengeras suara. “Mantap, Bu Ketua,” ucap salah satunya. "THR, Bu Ketua," sahut yang satu lagi. Mendengar hal ini, sebagian anggota Dewan yang hadir tertawa.
Merespons teriakan permintaan THR tersebut, Puan hanya tersenyum. Dia memilih untuk melanjutkan pidato dengan mengumumkan masa reses DPR yang akan berlangsung sampai 13 Mei 2024. Puan turut meminta anggota Dewan menggunakan masa reses ini untuk menyapa rakyat di daerah pemilihannya masing-masing.

“Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah Puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah SWT, Tuhan YME, senantiasa memberi rahmat dan bimbingan ke kita semua. Merdeka,” tutup Puan.
Kelakuan anggota Dewan minta THR ini disorot Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dia menilai, sikap anggota DPR meminta THR di forum resmi tidak pantas.
Lucius mengatakan, Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi di DPR untuk membicarakan nasib bangsa. Sehingga, permintaan THR yang bersifat pribadi tidak seharusnya dilontarkan.

“Sikap seperti ini seperti merendahkan lembaga parlemen. Kan seharusnya anggota DPR bisa menahan diri untuk tidak mengguyonkan hal pribadi di forum tertinggi DPR,” ujar Lucius, Kamis malam (4/4/2024).
Menurut Lucius, dalam rapat, anggota Dewan semestinya meneriakkan suatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti meminta untuk menurunkan harga pangan dan membahas nasib rakyat yang kesulitan secara ekonomi.
“Forum Sidang Paripurna jangan dibikin seperti warung kaki lima. Kalau anggota DPR memperlakukan Sidang Paripurna seperti forum warung kopi, jangan salahkan pimpinan saat mau ngomong serius malah dicuekin. Itulah dampak buruk dari keisengan berteriak di forum Sidang Paripurna,” pungkasnya.