TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

Golkar Jamin Pelantikan Prabowo-Gibran Akan Berjalan Mulus

Reporter: AY
Editor: admin
Minggu, 12 Mei 2024 | 12:08 WIB
Wakil Ketum Golkar Bambang Soesatyo. Foto : Ist
Wakil Ketum Golkar Bambang Soesatyo. Foto : Ist

JAKARTA - Golkar memastikan tidak ada celah untuk menggagalkan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024. Meski saat ini ada gugatan Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran karena Pemilu sudah selesai,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Sabtu (11/5/2024).
Ketua MPR itu menegaskan, pernyataan ini didasari Badan Pengajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, di Jakarta, Jumat (10/5/2024). Menilik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pilpres, telah jelas siapa pemenangnya.

Tahapan selanjutnya adalah pelantikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 9. Jadi, apa yang telah diputus oleh rakyat yang berdaulat tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk keputusan PTUN.

"Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU harus diperkuat dengan produk hukum konstitusi berupa Ketetapan MPR (TAP MPR) tanpa ada perdebatan lagi di MPR karena hanya bersifat administrasi," ungkapnya.

Dijelas Bamsoet-sapaan Bambang Soesatyo, dalam menjalankan kewenangan konstitu­sional untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, MPR perlu mengeluarkan TAP MPR tentang Pengukuhan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ter­pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan MPR ini bersifat penetapan atau beschikking, bukan ketetapan yang mengatur atau regelling sekaligus juga menegaskan pengalihan status hukum pasangan capres dan cawapres terpilih sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
“Ketetapan MPR tentang penetapan presiden dan wakil presiden merupakan conditio sine qua non (harus ada) dalam rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," paparnya.

Ketua Dewan Pembina Depinas Soksi dan Kepala Badan Polhukam Kadin Indonesia ini menjelaskan, Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur tentang MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden harus ditafsirkan secara luas dan kon­tekstual.

Diketahui, Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun me­mimpin gugatan partainya ke PTUN ihwal gelaran Pilpres 2024. Mantan Hakim Agung itu mengatakan, putusan PTUN bisa dijadikan pertimbangan MPR tidak melantik Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wakil Presiden.

Komentar:
ePaper Edisi 14 Februari 2025
Berita Populer
02
Mo Salah Segera Merumput Ke Liga Arab Saudi

Olahraga | 2 hari yang lalu

03
Arsenal Fokus Buru Alexander Isak

Olahraga | 2 hari yang lalu

04
Nasib Hansi Flick Pelatih Barca Belum Jelas

Olahraga | 1 hari yang lalu

05
Megawati Antar Red Sparks Gilas IBK Altos

Olahraga | 2 hari yang lalu

08
2 Tempat Hiburan Malam Di Pandeglang Ditutup Paksa

Pos Tangerang | 1 hari yang lalu

09
Bupati Irna Sampaikan Capaian Hingga Minta Maaf

Pos Banten | 2 hari yang lalu

10
Polres Bentuk Tim URC Urai Macet

TangselCity | 1 hari yang lalu

GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit