Partai Koalisi Pasrahkan Diri Ke Prabowo

JAKARTA - Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang hanya diisi elite-elite Partai Gerindra. Mereka sepakat, pemilihan anggota tim tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Koalisi pasrahkan sepenuhnya ke Prabowo.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo menjadi sorotan. Pasalnya, dalam komposisi tersebut hanya diisi kader Gerindra. Sedangkan, kader partai koalisi lain tidak ada.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi diisi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Wakilnya ada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Sedangkan anggotanya ada empat, yakni Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan Budi Djiwandono serta Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi.

Mengenai susunan tim gugus tugas ini, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku, tidak masalah jika semua personelnya diisi kader Gerindra. Sebab, pemilihannya merupakan hak Prabowo sebagai Presiden terpilih.

“Intinya, itu kan menjadi kewenangannya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” ujar Herman Khaeron, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2021).

Dia juga meyakini, kesepakatan pembentukan tim sinkronisasi tersebut sudah dibicarakan bersama para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Seperti Partai Demokrat, PAN, dan Golkar. Sehingga, pembentukannya sudah disetujui semua pihak dan tidak perlu iri jika hanya diisi orang-orang terdekat Prabowo.

“Saya meyakini ini sudah dikomunikasikan dengan para Ketua Partai KIM. Tim ini mempercepat terhadap proses transisional nanti, ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden,” kata Herman.

Ia pun menegaskan, tidak ada masalah antar partai pengusung setelah pembentukan tim sinkronisasi tersebut. Sebab, keputusan itu dianggapnya sebagai langkah yang baik untuk memastikan kesesuaian program kerja dengan anggaran belanja negara yang sedang dibahas

Menurutnya, pembentukan tim ini juga bertujuan baik. Yaitu, agar Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa langsung tancap gas mengeksekusi program-program yang dijanjikan saat kampanye, begitu dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden menggantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas juga tidak mempermasalahkan ada tidaknya kader PAN yang masuk dalam tim tersebut. Menteri Perdagangan ini pun mengaku sudah mempercayakan komposisi di tim tersebut kepada Prabowo. “Kita percayakan saja ke Presiden terpilih, sudah,” tegas Zulhas, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Dia memastikan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi memang bertujuan untuk melanjutkan tugas dari Pemerintahan sebelumnya. Sehingga, meski menteri dan pimpinan lembaganya berganti, program yang disusunnya telah sesuai dengan rencana Prabowo-Gibran.

“Tinggal melanjutkan tugas. Yang menterinya ganti, mungkin alih tugas. Gitu aja kan. Gugus itu kan artinya lanjutin,” ujar Zulhas.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, menganggap susunan Tim Gugus Tugas yang hanya berisikan kader Gerindra merupakan hal yang wajar. Menurutnya, orang-orang yang ada dalam susunan tersebut memang sengaja dipilih yang sering berkomunikasi intens dengan Prabowo. Tujuannya tak lain agar kinerja mereka dapat dengan mudah dilaporkan.

“Itu hal yang wajar dan baik karena selain sudah bersama Pak Prabowo sejak lama sama-sama mendirikan Partai Gerindra, awalnya semua visi, misi dan program memang yang menggodok Pak Prabowo dan Tim Gerindra. Jadi memang orang-orang di tim inilah yang lebih mengetahui seluk-beluk dan perencanaan dari awal,” kata Silfester kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Meski begitu, Silfester menilai tim tersebut diisi orang-orang profesional yang bakal bekerja maksimal memuluskan transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada presiden terpilih Prabowo. Dengan dasar itu, Silfester meminta masyarakat tidak perku khawatir dengan kemampuan dan kinerjanya. Sebab, semuanya dipastikan bisa memberikan dampak positif terhadap program-program Prabowo-Gibran dalam Pemerintahan ke depan.

Jadi setelah pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober 2024 bisa langsung action dan di 100 hari pertama program-program kampanye Prabowo-Gibran bisa dirasakan manfaatnya buat rakyat,” pungkasnya.