PAN Dan Golkar Setuju Bikin Koalisi Permanen

JAKARTA - Usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen di dalam sistem politik di Tanah Air disambut hangat Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi permanen ini untuk mempertegas dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju di Pilpres 2029.

 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menyambut hangat usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Viva memastikan, PAN sepakat dengan usulan pembentukan koalisi permanen tersebut. 

 

“Pernyataan Ketua Umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multi partai,” kata Viva di Jakarta, Sabtu (6/12/2025). 

 

Menurut Viva, secara teknis koalisi permanen perlu dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang kini sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Dia mengatakan, jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk dalam pasal UU Pemilu. 

 

“Jika itu terjadi, maka PAN satu pemikiran dengan Golkar. Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu (kodifikasi dari tiga UU, yakni UU Pilpres, UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota),” tuturnya. 

 

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) ini mengatakan, wacana pembentukan koalisi permanen kerap muncul setiap kali ramai akan ada agenda revisi UU Pemilu. 

 

“Sewaktu di DPR (2009-2019), saya pernah dua kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu. Isu koalisi permanen selalu muncul dalam setiap pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu,” katanya. 

 

Faktanya, kata Viva, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, tidak ada pasal yang mengatur tentang pembentukan koalisi permanen, baik sebelum maupun setelah Pemilu Presiden dilaksanakan. 

“Wacana koalisi permanen ini memiliki konsekuensi politik yang perlu dipertimbangkan secara matang,” katanya. 

 

Penataan koalisi dalam sistem presidensial, lanjut Viva, tidak bisa semata dilihat dari sisi penguatan pemerintahan, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika hubungan antara presiden dan parlemen. 

 

Secara empiris, dalam pemilihan langsung di Pilpres, ada dilema politik ketika ada koalisi permanen,” katanya. 

Misalnya, sebut Yoga, jika pasangan calon yang terpilih didukung oleh partai politik yang memiliki kursi minoritas di DPR, maka akan terjadi potensi instabilitas politik karena relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif akan berada dalam tensi tinggi. 

 

“Besar kemungkinan presiden terpilih akan mengalami sandera politik oleh DPR karena hanya memiliki kekuatan minoritas. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah tidak akan dapat bekerja maksimal untuk merealisasikan visi dan janji-janji politik saat kampanye,” ujarnya. 

 

Viva mengungkapkan, konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Karena itu, menurutnya, meski koalisi permanen dapat menjadi salah satu opsi penguatan sistem presidensial, tetap dibutuhkan desain regulasi yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan. 

 

“Asumsi itu tentu tidak berlaku jika pasangan calon terpilih didukung oleh partai politik yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Tetapi dari catatan, sejak Pemilu 1999, siapa pun presidennya dipastikan akan berusaha membangun kekuatan mayoritas di DPR,” pungkasnya. 

 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Bahlil mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto. 

 

“Partai Golkar berpandangan, Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami memberikan saran agar dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

 

Bahlil mengaku belum mengetahui partai politik mana saja yang tertarik untuk ikut dalam koalisi permanen. “Yang penting wacana dan konsep ini harus dibuka,” ujarnya.