Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Honorer Akibat Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) honorer di lingkungan kementerian/lembaga, terkait efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah.

 

"Kami memastikan, langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak memberikan dampak bagi tenaga honorer," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

 

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait langkah efisiensi terhadap kementerian/lembaga. Agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer, dan layanan publik yang baik.

 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Angka tersebut terdiri dari Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

 

Target efisiensi anggaran ini tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.