Presiden Prabowo Lantik Kepala Daerah Serentak 20 Februari

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 11 Februari 2025 itu, Prabowo akan melantik kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak pada 20 Februari 2025, di Jakarta.

 

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di Ibu Kota Negara," bunyi Pasal 6A ayat (1) Perpres tersebut.

 

Prosesi pelantikan harus dihadiri pimpinan DPRD daerah masing-masing. Boleh Ketua DPRD atau boleh juga Wakil Ketua DPRD. "Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua atau salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," bunyi Pasal 6A ayat (2).

 

Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) Perpres 13/2025 mengatur mengenai jadwal pelantikan kepala daerah. Pasal yang sama juga mengatur kriteria kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025, yakni kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) serta kepala daerah yang sengketanya diputuskan MK tidak dilanjutkan. 

 

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 2O Februari 2O25," bunyi Pasal 22 ayat (1). 

 

Selain itu, Perpres ini juga secara khusus mengatur pelantikan kepala daerah di Aceh. Hal ini lantaran kepala daerah di Aceh tidak dilantik oleh Presiden bersama kepala daerah lain.

 

Pasal 22B ayat (1) mengatur, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Aceh berlaku ketentuan bagi:

Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syariyah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syartyah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

 

Dalam Pasal 22B ayat (2) diatur, tanggal pelantikan kepala daerah di Aceh dikecualikan dari tanggal 20 Februari 2025.