Agenda Prioritas Prabowo Buru Koruptor, Serta Sikat Premanisme

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tidak ingin terganggu dengan urusan politik 5 tahunan. Meskipun dorongan untuk maju kembali di Pilpres 2029 sangat kuat, Prabowo memilih fokus pada tugasnya sebagai Presiden. Saat ini, Prabowo ingin fokus pada dua agenda prioritas, yakni buru koruptor dan sikat premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi.

 

Dorongan Prabowo maju sebagai Presiden 2 periode terus di suarakan. Setelah disampaikan sejumlah pimpinan partai politik, terbaru disampaikan Tunas Indonesia Raya (Tidar), organ sayap Partai Gerindra.

 

Teriakan "Presiden 2 periode" menggema, saat Prabowo menghadiri Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (17/5/2025) malam. Bahkan, Ketum Tidar Rahayu Saraswati Djojohadikusumo terang-terangan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029.

 

Namun, dalam sambutannya, Prabowo meminta untuk berhenti dulu membicarakan Pilpres 2029. Saat ini, kata Prabowo, tugasnya sebagai Presiden baru berjalan 6 bulan. Masih banyak pekerjaan dan tantangan yang harus segera diselesaikan.

 

Prabowo justru meminta dukungan kepada semua pihak untuk ikut menyukseskan kepemimpinannya. Dia mengajak semua pihak untuk sama-sama memberantas korupsi.

 

Dalam 6 bulan ini, Prabowo mengungkapkan, ada banyak kasus korupsi yang terbongkar. Berbagai kasus yang terbongkar menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi, kata dia, tidak akan berhenti, meskipun ada berbagai bentuk tekanan dan ancaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tersebut. 

 

Saya tahu ada penegak hukum yang diancam, saya tahu. Saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” ujar Prabowo.

 

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan,  perjuangan melawan korupsi adalah bagian dari tanggung jawab moral yang ingin dia tunaikan. Apalagi, saat ini, usianya sudah tidak muda lagi. 

 

"Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini, tanpa pandang bulu,” tandas Prabowo.

 

Selain soal pemberantasan korupsi, Prabowo juga berulang kali menyampaikan komitmennya untuk memberantas premanisme. Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas praktik premanisme, khususnya yang menghambat proses bisnis dan iklim investasi di Indonesia.

 

"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis," kata Hasan, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

 

Menurutnya, jika praktik premanisme dibiarkan, pelaku usaha dan investor akan merasa tidak aman dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menimbulkan beban tambahan yang membuat dunia usaha sulit berkembang, termasuk kekhawatiran bagi investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

 

Orang yang ingin berusaha juga enggan karena adanya biaya-biaya tambahan dan beban akibat ulah premanisme. Jadi yang kita atasi adalah praktik premanismenya," ucap dia.

 

Sebagai bentuk komitmen untuk menyikat premanisme, Kapolri menggelar Operasi Pekat sejak 1 Mei 2025. Hasilnya, dalam waktu beberapa hari saja, ribuan kasus premanisme bisa disikat.

 

Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi, dan mendukung agenda prioritas Presiden. Menurutnya memberantas koruptor dan menyikat preman, berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

"Ini merupakan ikhtiar nyata mewujudkan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," ujar Kamhar, tadi malam.

 

Dia mengatakan, tingginya tingkat korupsi dan aksi premanisme menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hal semacam ini yang menambah hambatan ekonomi, dan membuat ekonomi menjadi lesu.

 

Kamhar memandang, langkah penegakan hukum yang dilakukan saat ini sudah baik, dan patut diapresiasi. Namun, publik perlu mengawasi agar tidak ada kasus korupsi atau tindakan premanisme yang menguap, atau hanya menyasar aktor figuran.

 

Publik dan pasar terus memonitor ini. Pemerintah mesti menunjukkan kesungguhannya untuk mendapatkan kepercayaan publik dan pasar," pesan Kamhar.

 

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar memuji perburuan koruptor dan aksi menyikat premanisme. Namun, upaya ini harus dibarengi tindakan nyata.

 

Fickar memandang, jika Pemerintah benar-benar serius memberantas korupsi, tentu akan mengembalikan fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke bentuk awal. Yakni, menjadi lembaga independen yang tidak berada di bawah kekuasaan apa pun.

 

"Sehingga KPK bisa bebas dan leluasa memberantas korupsi seperti dulu," usul Fickar, ketika dihubungi Redaksi, tadi malam.

 

Soal premanisme, selain penindakan secara hukum, perlu dilanjutkan dengan langkah komprehensif untuk menghilangkannya. Menurut Fickar, premanisme itu berawal dari kemiskinan dan sempitnya peluang kerja. Sehingga, tidak cukup hanya membentuk Satgas. Harus dibarengi dengan kebijakan lain di sektor ekonomi yang langsung berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan.

 

"Upaya yang dilakukan belum terlihat signifikan, karena jalannya penertiban biasa. Tidak ada langkah khusus dalam rangka mewujudkan cita-cita pemberantasan korupsi dan preman secara komprehensif," pungkas Fickar.