Gubernur Pramono Akan Buat BUMD Kelola Bisnis Parkir

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menaruh perhatian besar terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa didongkrak dari pengelolaan parkir. Panitia Khusus Perparkiran (Pansus Parkir) pun dibentuk.

 

Hampir setiap hari, muncul berbagai saran dari para politisi yang berkantor di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu. Antara lain, agar Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengelola parkir secara profesional.

 

Ada pula saran agar Pemprov membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokusnya mengelola bisnis perparkiran.

 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memper­timbangkan berbagai usulan itu bersama jajaran Pemprov DKI. Termasuk, menimbang-nimbang saran tentang pembentukan BUMD yang fokus mengelola bisnis parkir.

 

“Kami akan diskusikan lebih detail,” ujar Pramono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

 

Salah satu saran yang mencuat dalam pembenahan ini adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai. Langkah ini dilaku­kan untuk mendukung transparansi serta meningkatkan tata kelola parkir di Jakarta.

 

Saya termasuk yang setuju bayar parkir itu non-tunai. Dengan demikian, akan membuat sistem menjadi lebih baik. Mu­dah-mudahan bisa segera kami tangani,” kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

 

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyadari, sistem parkir di Jakarta sudah sangat lama tidak mengalami perubahan signifi­kan. Pengelolaan parkir belum memberikan hasil optimal, baik dari segi kenyamanan warga maupun kontribusi kepada PAD.

 

“Kami akan lakukan pembe­nahan, karena perparkiran di Jakarta sudah 15 tahun tidak berubah,” ucapnya.

 

Yang jelas, kata Pramono, Pemprov berkomitmen meru­muskan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki sistem parkir. Tapi juga memberikan dampak positif bagi pengguna jasa dan pendapatan daerah.

 

Upaya peningkatan PAD ini juga berkaitan dengan upa­ya penertiban parkir liar. Hal itu dilontarkan pemerhati kebijakan transportasi Azas Tigor Naing­golan. Dalam hitungan Azas, jumlah Satuan Ruas Parkir (SRP) di Jakarta setidaknya ada sekitar 16.000.

 

Jika sehari dihitung titik parkir penggunaannya 8 jam efektif parkir, dan satu jam rata-rata Rp 10.000, maka pendapatan parkir liar di Jakarta Rp 10.000 X 8 X 16.000 SRP, yakni sekitar Rp 1,28 miliar sehari.

 

Berarti, sekitar Rp 460 miliar setahun uang parkir liar di Ja­karta. Itu berdasarkan hitungan dari 16.000 SRP badan jalan di Jakarta. Padahal, jumlah SRP di badan jalan melebihi 16.000,” bebernya.

 

Begitu pula perhitungan satu SRP efektif 8 jam setiap hari di Jakarta, menurut Azas, adalah hitungan kecil.

 

Banyak kawasan bisnis atau hiburan, pendapatan satu SRP-nya bisa efektif lebih dari 12 jam sehari,” tandasnya.

 

Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP Hardi­yanto Kenneth mengatakan, jika dikelola secara benar dan transparan, pendapatan dari sektor parkir dapat digunakan untuk berbagai program sosial dan pelayanan publik.

 

“Sayang sekali kalau uang parkir ini bocor begitu saja. Itu uang rakyat, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik atau bantuan sosial,” ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kamis (15/5/2025).

 

Untuk mengatasi persoalan itu, Kenneth mengusulkan Pem­prov bekerja sama dengan peru­sahaan swasta mengelola parkir secara profesional.

 

Menanggapi kekhawatiran terkait penurunan PAD jika parkir dikelola swasta, Ken­neth menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI harus dapat memungut keuntungan dari pengelolaan parkir swasta, baik on street maupun off street.

 

“Nanti kan masuk ke Bapen­da. Bapenda yang mengontrol,” ujarnya.

 

Tentang penertiban parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kenneth tidak menampiknya. Namun, dia menilai, eksekusinya belum efektif.

 

“Hari ini tertib, besok begitu lagi,” tandasnya.