BPKAD Banten Monev Sensus Barang Milik Daerah di Pandeglang

PANDEGLANG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sensus Barang Milik Daerah di sejumlah SMK dan SMA di Kabupaten Pandeglang pada  Agustus 2025.

 

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan BMD, Ande Ruchiyat bersama Tim Monev ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan dan pencatatan aset daerah yang berada di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dalam pelaksanaannya, Tim BPKAD Banten tidak hanya memantau kondisi aset di lapangan, tetapi juga melakukan verifikasi data dan memastikan setiap barang tercatat sesuai dokumen inventaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga akurasi dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

 

Selain itu, tim juga mengingatkan pihak sekolah terkait Rekapitulasi Belanja Persediaan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2025. Bagi sekolah yang masih memiliki selisih dalam pencatatan, diimbau untuk segera menyelesaikan input data agar sesuai dengan realisasi belanja dan pengeluaran yang sebenarnya.

 

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menegaskan, bahwa tertib administrasi pengelolaan aset sangat penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

 

“Kami ingin memastikan seluruh aset di lingkungan pendidikan tercatat akurat, sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan baik,” ujar Rina, melalui siaran pers  yang diterima tangselpos.id, Rabu (13/8/2025).

 

Rina juga mengajak seluruh satuan kerja dan pengelola aset di sekolah untuk proaktif melakukan pencatatan dan pelaporan tepat waktu. Menurutnya, keterpaduan antara data realisasi belanja dan kondisi barang di lapangan akan memudahkan proses audit dan pemeriksaan.

 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, BPKAD Provinsi Banten berharap pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang, dapat berjalan lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.(*)