“Kami Dihujat, Disorot, Rumah Jadi Nggak Punya”

JAKARTA - Usai menuai kecaman publik gegara tunjangan dan gaji yang nilainya fantastis tiap bulan, anggota DPR mulai baper alias bawa perasaan. Wakil rakyat mengaku cemburu lihat fasilitas yang diterima menteri dan wakil menteri. Selain penghasilan yang besar, menteri dan wakil menteri juga ada yang rangkap jabatan.

"Sementara kami dihujat, disorot, rumah jadi nggak punya," curhat anggota Komisi X DPR Sofyan Tan, Rabu (27/8/2025).

 

Curhatan itu disampaikan Sofyan saat mengikuti rapat kerja Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Agenda rapat adalah membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendiktisaintek tahun 2026.

 

Semula, pagu anggaran Kemendiktisaintek tahun 2026 hanya Rp 55,4 triliun. Anggaran itu kemudian naik menjadi Rp 61 triliun. Namun, dalam rapat, Brian masih meminta agar anggaran kementeriannya ditambah Rp 5,9 triliun. 

 

Sofyan yang diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, memanfaat momentum tersebut untuk menyampaikan kritik sekaligus curhat. Kritik yang pertama, soal rangkap jabatan Brian Yulianto sebagai Mendiktisanitek dan Kepala Badan Industri Mineral. 

 

“Nggak heran kalau anggaran Kemendikti bisa naik Rp 5,5 triliun. Kalau minta tambahan Rp 5,9 triliun pun mungkin masih dikasih, wong disayang Presiden,” canda Sofyan.

 

Bukan hanya Brian, Politisi PDIP itu juga menyinggung soal rangkap jabatan Stella Christie sebagai Wamendiktisaintek dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi. Dengan rangkap jabatan ini, maka penghasilan yang didapat Brian dan Stella tentu jauh lebih besar. 

 

“Mbak Stella dapat juga. Wakil Menteri, sekaligus Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Jadi, gajinya pasti lumayan,” kata Sofyan.

 

Namun beda nasib dengan DPR. Menurutnya, para legislator saat ini justru sedang jadi bulan-bulanan publik lantaran menerima tunjangan rumah Rp50 juta. Padahal, uang itu hanya kompensasi karena anggota dewan tak lagi dapat rumah dinas.

 

“Kalau kami wakil rakyat selalu dihujat, disorot, dari rumah jadi nggak punya rumah sekarang,” curhatnya.

 

Akibat polemik tunjangan ini, DPR beberapa kali digeruduk massa. Seruan “bubarkan DPR” menggema, baik di jalanan maupun di media sosial.

 

Meski begitu, Sofyan tetap menegaskan tugasnya menyuarakan aspirasi rakyat. “Pak Menteri, kami harus menyampaikan apa tuntutan rakyat kepada kami,” katanya, mencoba menegakkan wibawa.

 

Lucunya, saat wartawan hendak mengonfirmasi soal rangkap jabatan, Brian memilih ngacir lewat pintu samping. “Maaf, saya ditunggu,” elaknya, sambil masuk mobil dinas dan dikawal ajudan.

 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo baru saja melantik Brian sebagai Kepala Badan Industri Mineral pada 25 Agustus 2025. Badan baru ini dipercaya mengelola material strategis buat industri pertahanan.

 

Mensesneg Prasetyo Hadi beri penjelasan soal rangkap jabatan Brian di kementerian juga kepala badan. Menurutnya, rangkap jabatan Brian justru wajar. “Karena posisinya sebagai Mendiktisaintek, itu jadi pertimbangan kunci. Lebih mudah koordinasi,” dalih Prasetyo.

 

Soal gaji? Jangan salah. Menteri memang hanya bergaji pokok Rp 5 juta-an per bulan. Namun, itu belum termasuk tunjangan, dana operasional, fasilitas rumah dinas, hingga mobil dinas. 

 

Wakil menteri pun tak kalah tajir. Dengan tunjangan setara 85 persen dari menteri, plus kompensasi rumah dinas Rp 35 juta kalau belum tersedia. Di samping itu, wakil menteri juga berhak atas hak keuangan sebesar 135 persen serta tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1A dengan pangkat jabatan tertinggi pada kementerian tempatnya bertugas.

 

Bagaimana dengan DPR? Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan setiap anggota DPR RI saat ini atau periode 2024-2029 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp239 juta tiap bulan.

 

Angka total yang diterima masing-masing anggota dewan tersebut dihitung ICW berdasarkan penelusuran terhadap anggaran DPR RI yang bisa diakses publik. Hasil penelusuran menunjukkan anggaran besar yang digelontorkan untuk membayar gaji, tunjangan, dan kunjungan kerja anggota DPR RI. 

 

"Setiap bulannya, masing-masing anggota DPR mendapatkan Rp239 juta," kata Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha dalam keterangan tertulis.

 

Mirisnya, kata Egi, anggaran sebesar itu tidak dibarengi dengan informasi yang rinci. Egi menyebut DPR tidak memublikasikan rincian dari gaji dan tunjangan yang diterima para wakil rakyat tersebut.

 

"Sehingga, publik tidak mengetahui peruntukannya secara lebih jelas, dan potensi penyalahgunaan anggaran terbuka lebar," ucap dia.