Menkeu Purbaya Paksa Perbankan Kerja Lebih Keras

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ingin pihak perbankan sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui guyuran Rp 200 triliun dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah, Purbaya paksa perbankan bekerja lebih keras. 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, ada 5 bank yang mendapat kucuran dana tersebut dalam bentuk Deposito On Call (DOC). Kelimanya adalah BRI, Mandiri, dan BNI dengan masing-masing mendapat Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. 

 

Purbaya mengaku sengaja melakukan hal ini agar direksi bank lebih bekerja keras. Terlebih, para direktur utama di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut merupakan orang-orang pintar.

 

Dia melihat, selama ini para direksi bank malas memberi kredit. Mereka lebih memilih melakukan penempatan dana di instrumen yang aman dan memiliki keuntungan besar dibanding menyalurkan kredit ke sektor produksi. 

 

"Nggak ngapain-ngapain, dapat spread (selisih) cukup, untungnya gede. Jadi, mereka setiap Sabtu-Minggu main golf kali," seloroh Purbaya, usai Rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/9/2025). 

 

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah menempatkan dana Rp 200 triliun ke lima bank. Pemerintah berharap, bank-bank tersebut dapat meningkatkan penyaluran kredit.

 

Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar,” imbuhnya.

 

Untuk penyaluran kreditnya, Purbaya tidak memberi arahan khusus kepada direksi kelima bank tersebut. Dia ingin para bos Himbara berpikir agar dana uang yang telah dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) bisa menghasilkan.

 

"Harusnya market based ya. Mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu," ucap mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

 

Dia yakin, saat banyak pihak yang memerlukan kredit untuk mengembangkan usaha. Dengan dana yang tersedia di bank, bunga pinjaman pun diyakini akan turun.

 

Purbaya membantah anggapan bahwa permintaan kredit sedang lesu. "Siapa bilang? Ada ekonom yang bilang begitu? Dia mesti belajar lagi ekonomi," cetusnya.

 

Dia lalu mencontohkan pengalaman Pemerintah mengatasi masalah pertumbuhan kredit rendah pada tahun 2021. Saat itu, banyak anggapan bahwa kredit tidak bisa tumbuh sebelum ekonomi membaik. Pemerintah pun menyuntikkan dana segar pada sistem keuangan pada Mei 2021. Hasilnya, uang beredar tumbuh dua digit, disusul kredit yang juga tumbuh.

 

 

Hal ini kemudian meningkatkan belanja masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada, orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi," terang Purbaya.

 

Begitu pun perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis, tidak lagi takut meminjam uang. Justru, saat itu menjadi momentum untuk ekspansi bisnis karena peluang bunga kredit turun.

 

Sebab itu, Purbaya optimis, dengan gebrakannya, kredit dapat tumbuh. Dia memprediksi, dana Rp 200 triliun mulai terserap secara efektif ke sektor riil paling lambat sebulan ke depan. Di Amerika Serikat, penyerapan uang ke sistem ekonomi bisa 14 bulan. Sedangkan di Indonesia biasanya 4 bulan.

 

Namun, pengalaman saat pandemi Covid-19 tahun 2021, dalam sebulan, dana sudah terserap. "Saya pikir tak akan terlalu lama sampai ekonomi lebih bergairah,” ucap Purbaya.

 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memiliki pandangan yang sama. Mahendra mengatakan, dana Rp 200 triliun ini akan memperkuat fungsi intermediasi bank. Fungsi ini merujuk pada peran bank sebagai perantara yang menyalurkan dana dari masyarakat ke pihak yang membutuhkan pembiayaan.

 

OJK akan memantau ketat penyaluran dana tersebut. Tujuannya untuk memastikan perbankan segera menyalurkan dana ke masyarakat dan tidak mengendapkannya. Namun, OJK tidak akan melakukan intervensi terkait sektor yang akan menerima kredit.

 

Tentu masing-masing bank memiliki kemampuan untuk melakukan analisis risikonya dan tentu semua pelaksanaannya tetap dalam kaidah prudential yang berlaku. Saya rasa tidak ada yang dikecualikan ataupun dikorbankan di sana,” ucap Mahendra.

 

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yakin, penempatan dana SAL Pemerintah Rp 200 triliun di lima BUMN itu dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. “Kami menyambut gembira,” ucapnya, di Jakarka, Selasa (16/9/2025).

 

Dia yakin, saat dana itu digelontorkan ke bank, mereka akan dipaksa oleh situasi untuk segera mendistribusikan uang tersebut. Salah satunya, ke UMKM. “Uangnya terjadi pergerakan,” ucapnya.

 

Sementara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap, penyaluran dana Rp 200 triliun itu juga sampai ke sektor pertanian. Menurutnya, pertanian menjadi sektor yang strategis saat ini, salah satunya untuk menggenjot produksi pangan utama dalam negeri.

 

"Karena pertanian itu sifatnya padat karya, jadi uang yang sama itu lebih banyak melibatkan banyak orang, dan melibatkan banyak wilayah yang remote, yang bukan perkotaan. Karena sawah atau pertanian itu ada di desa-desa," kata Sudaryono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2025).